Daimler Dituntut Dalam Kasus Suap

Washington (ANTARA News) - Perusahaan otomotif asal Jerman Daimler AG didakwa melanggar undang-undang suap Amerika Serikat (AS) karena mengucurkan uang jutaan dolar dan membagikan mobil mewah kepada pejabat agar memenangi kesepakatan bisnis.

Seperti diberitakan Reuters, Daimler berencana membayar 185 juta dolar untuk membereskan tuntutan Departemen Kehakiman dan Securities and Exchange Commission (SEC).

Divisi Daimler AG di Jerman dan Rusia berencana mengaku bersalah dakwaan kriminal tersebut, kata seorang sumber yang paham dengan kasus itu.

Jaksa di AS menuduh pembuat mobil Mercedes terlibat "praktek penyuapan yang sudah berlangsung lama" untuk mendapatkan kesepakatan di Rusia, China, Turki, Mesir, Nigeria, Irak dan paling tidak 16 negara lainnya antara tahun 1998 dan awal 2008, berdasarkan informasi kriminal di pengadilan AS.

Contoh dalam dokumen pengadilan menyebutkan pemberian sebuah mobil anti-peluru yang diberikan seorang pejabat di Turkmenistan dan satu lainnya untuk seorang pejabat Liberia.

Departemen Kehakiman AS mendakwa Daimler dengan pasal persekongkolan dan pemalsuan buku-buku dan catatan seperti diatur dalam undang-undang korupsi. Menurut undang-undang itu, memberi suap untuk mendapatkan bisnis atau tetap berbisnis di luar negeri adalah hal ilegal.

Informasi kriminal biasanya digunakan dalam permohonan mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah AS.

Daimler dimiliki Chrysler dari 1998 sampai 2007. Penyelidikan SEC dimulai pada tahun 2004 ketika seorang auditor mengeluh ia dipecat karena memprotes rekening rahasia yang digunakan untuk membayar pejabat asing.

Juru bicara Departemen Kehakiman menolak berkomentar mengenai dokumen pengadilan. Seorang juru bicara Daimler juga menolak memberikan komentar sampai sidang yang dijadwalkan 1 April diadakan.

Jika jalan yang ditempuh adalah mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah AS, kasus itu menjadi yang paling baru dari serangkaian kesepakatan antara Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan besar dalam penyelesaian tuduhan penyuapan terhadap pihak asing. Pada bulan Desember Siemens setuju untuk membayar 1,3 milyar dolar AS untuk mengakhiri penyelidikan korupsi di Amerika Serikat dan Jerman.

Daimler sebelumnya mengakui pembayaran yang membuatnya khawatir telah melanggar hukum. Perusahaan itu mengatakan bersikap kooperatif dengan penyelidikan oleh Departemen Kehakiman dan SEC.

"Daimler telah melakukan berbagai tindakan yang dirancang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah dalam penyelidikan dan untuk menjaga agar tidak terulang tindakan yang tidak benar," kata perusahaan dalam laporan tahunan tahun 2009.

Penyelesaian itu antara lain bahwa Daimler AG tidak akan mengaku bersalah atau mengaku ada kesalahan dalam kasus itu. Perusahaan itu akan membayar 93.6 juta dolar AS untuk menyelesaikan tuduhan Departemen Kehakiman dan 91.4 juta untuk kasus SEC, kata sumber itu.

Daimler dan divisi Cinanya akan melaksanakan dua tahun penangguhan kesepakatan itu, kata sumber tersebut.

Kesepakatan selama dekade

Dakwaan yang diajukan Selasa transaksi rinci mencakup dari tahun 1998 hingga awal 2008 yang melibatkan ratusan pembayaran senilai puluhan juta dolar untuk pejabat asing demi kontrak bernilai ratusan juta dolar.

Transaksi yang ada hubungannya dengan Amerika Serikat mendatangkan lebih dari 50 juta dolar untuk keuntungan sebelum pajak bagi Daimler,seperti tertulis di dokumen pengadilan.

"Dalam beberapa kasus, Daimler mengirim pembayaran yang tak seharusnya ini ke rekening bank AS atau perusahaan rekening bank asing AS untuk mengirimkan suap," kata dokumen pengadilan.

Dugaan suap yang sering dibuat oleh kelebihan faktur pelanggan dan membayar kelebihan kembali pejabat pemerintah atau kuasanya, berdasarkan tuduhan terhadap Daimler. Banyak dari pembayaran dilakukan melalui lebih dari 200 "rekening pihak ketiga," internal tuntut jaksa AS .

Dalam satu kasus, Daimler dan distributor memberik pejabat pemerintah Turkmenistan Mercedes lapis baja. Mobil yang bernilai lebih dari 300.000 euro itu sebagai hadiah ulang tahunnya pada bulan Februari 2000. Ketika itu Daimler bernegosiasi untuk menjual puluhan kendaraan kepada pemerintah Turkmenistan.

Dalam contoh lain, seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya di Liberia pada tahun 1999 diberi mobil anti-peluru senilai 267.000 euro sebagai bagian dari kesepakatan untuk menjual truk untuk operasi penebangan, tulis dokumen itu.

Jaksa juga menuduh bahwa Daimler membayar gratifikasi sebesar 10 persen ke pejabat pemerintah Irak untuk mengamankan kesepakatan penjualan kendaraan. Hal ini melanggar program PBB ketika itu yaitu "Minyak untuk membeli makanan". (Oil for Food Program). (ENY/A038)