Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengentaskan desa-desa tertinggal.
Kesepakatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PDT Helmy Faishal Zaini dan Rais Syuriah PBNU KH Hafidz Utsman di arena Muktamar NU-ke32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Rabu.
Menurut Helmy, saat ini sebanyak 32 ribu desa di seluruh Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal dan mayoritas dihuni oleh warga NU.
"Kami akan melakukan peningkatan status desa-desa tersebut melalui program Bedah Desa Tertinggal (PDT)," katanya.
Dikatakannya, dalam membangun daerah tertinggal PDT kini menggunakan paradigma berbasis perdesaan. Desa harus dijadikan sebagai pusat pertumbuhan yang kokoh untuk mengentaskan ketertinggalan suatu daerah.
Kerja sama PDT dan PBNU melingkupi peningkatan sumberdaya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial budaya, dan penanganan daerah khusus.
Selama ini, kata Helmy, potensi perekonomian warga NU yang berjumlah lebih dari 60 juta orang tidak tergarap secara optimal.
Ia berharap kerja sama tersebut bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan desa tertinggal menuju masyarakat mandiri.
"Khususnya bagi warga NU yang mayoritas berada di perdesaan," katanya.
(T.S024/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
