Paris (ANTARA News/AFP) - Menteri Luar Negeri Perancis Bernard Kouchner, Selasa, mengatakan bahwa "tidak ada pilihan lain" kecuali menjatuhkan sanksi baru kepada Iran atas dugaan program nuklirnya.
"Sikap pembangkangan yang ditunjukkan Pemerintah Iran sekarang membuat kami tidak punya pilihan lain, kami harus mencari sanksi baru," kata Kouchner kepada Senat Perancis.
"Kami akan melanjutkan upaya melakukan dialog namun apa reaksi yang kami peroleh sejauh ini? tidak ada yang jelas," tambahnya, seraya mengatakan bahwa program nuklir Teheran tidak memiliki tujuan sipil yang "kredibel" sebagaimana yang diklaim oleh Republik Islam itu.
Perancis, Amerika Serikat dan sejumlah negara lain meningkatkan upaya untuk mencari dukungan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memberikan sanksi baru bagi Iran, yang oleh negara-negara kuat diduga mencoba membuat senjata nuklir.
Teheran bersikeras bahwa aktivitas pengayaan uraniumnya bertujuan untuk menghasilkan energi untuk tujuan sipil atau damai.
Kouchner mengatakan Iran telah meningkatkan jangkauan rudal-rudalnya, dan tidak bekerja sama secara layak dengan badan pengawas nuklir PBB serta menolak "seluruh tawaran dialog dan kerjasama kami".
Menteri itu juga menyebut mengenai Korea Utara, yang membuat dunia waspada tahun lalu dengan melakukan serangkaian uji coba misil setelah keluar dari perundingan perlucutan nuklir yang dilakukan dengan negara-negara kunci dunia, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.
Dia mengatakan Pyongyang "tidak hanya mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan" namun juga "mengekspor ... ketidakamanan...terutama di Timur Jauh dan Timur Tengah."
Negara-negara yang bergabung dengan kelompok yang disebut sebagai "P5 plus 1" mencoba untuk mengendalikan ambisi nuklir Iran --negara-negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, China, Perancis, Rusia dan Amerika Serikat, plus Jerman-- telah meningkatkan kewaspadaan atas pendirian Teheran.
Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi peningkatan sanksi ekonomi bagi para pemimpin Iran dan Garda Revolusi dijadwalkan dilakukan dalam beberapa pekan.
Agar sanksi dapat disepakati maka sembilan dari 15 negara anggota Dewan Keamanan --termasuk lima negara anggota tetap-- harus menyetujui sanksi itu.
Di kalangan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China masih menentang sanksi baru itu dan Rusia masih menunjukkan keengganan.
(Uu.G003/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
