Polisi Tak Izinkan Konferensi Gay-Lesbian di Surabaya

Surabaya (ANTARA News) - Jajaran kepolisian dari tingkat Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, hingga Kepolisian RI (Polri) tidak mengizinkan konferensi gay dan lesbian tingkat Asia di Surabaya pada 26-28 Maret 2010.

"Kami sudah menerima permohonan izin keramaian dari Yayasan Gay Nusantara selaku penyelenggara di tingkat kota Surabaya pada 18 Maret lalu," kata Kepala Bagian (Kabag) Bina Mitra Polwiltabes Surabaya AKBP Sri Setyo Rahayu kepada ANTARA di Surabaya, Rabu.

Ia menegaskan bahwa pihaknya keberatan dengan konferensi regional "International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association" (ILGA) ke-4 tingkat Asia itu dilaksanakan di Surabaya karena sensitif dan rawan bagi masyarakat.

"Kegiatan itu tak sesuai dengan budaya Jatim dan sensitifitas masyarakat Surabaya, karena itu kami keberatan, mengingat dampaknya akan dapat menimbulkan kerawanan terkait penolakan sebagian kelompok masyarakat," katanya.

Menurut dia, keberatan dari Polwiltabes Surabaya dengan alasannya sudah direkomendasikan ke Direktorat Intelkam Polda Jatim untuk diteruskan ke Badan Intelijen (Baintel) Mabes Polri.

"Kami sudah mendapatkan respons dari Polda Jatim bahwa Baintel tidak akan menerbitkan izin atas penyelenggaraan kegiatan itu. Hal itu berarti polisi tidak mengizinkan acara itu," katanya.

Penolakan polisi itu, katanya, sudah disampaikan Kasi Perizinan Polwiltabes Surabaya kepada seksi perizinan dari penyelenggaraan acara yang rencananya dihadiri ratusan peserta dari 20 negara di Asia itu.

"Kasi Perizinan Polwiltabes sudah memanggil seksi perizinan panitia pelaksana pada 23 Maret lalu dan penolakan kegiatan itu sudah disampaikan kepadanya secara langsung," katanya.

Oleh karena itu, katanya, jika panitia tetap melaksanakan acara itu, pihaknya siap membubarkan kegiatan itu secara paksa, karena polisi tidak mau mengambil risiko sekecil apapun.

"Kami sendiri menerima banyak surat protes, karena itu mereka jangan berkelit di balik HAM, karena penghormatan terhadap HAM juga harus diikuti penghormatan terhadap HAM dari orang lain dan suatu negara," katanya.

Secara terpisah, Ketua Gay Nusantara selaku penyelenggara, Raphael da Costa, menyatakan persiapan konferensi sudah matang 100 persen dan undangan dari 20 negara belum tahu tentang tidak diberikannya jaminan keamanan dari polisi.

"Kami sudah meniadakan pawai budaya yang sebelumnya diagendakan dalam konferensi itu, karena itu kegiatannya nanti hanya seminar untuk memberi pencerahan kepada komunitas gay dan lesbian serta masyarakat di luar komunitas kami supaya terjadi pemahaman," katanya.

(T.E011/R009)