KPK bekali calon kepala daerah untuk wujudkan pilkada berintegritas

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekali calon kepala daerah dan penyelenggara pilkada sebagai upaya mewujudkan Pilkada Serentak 2020 berintegritas melalui webinar yang digelar, Selasa (20/10).

"Sebagai upaya pencegahan korupsi pada Pilkada Serentak 2020, KPK kembali menyelenggarakan program pilkada berintegritas melalui webinar 'Pembekalan Nasional bagi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada'," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun tema webinar adalah "Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas" dan akan diikuti oleh 736 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 270 daerah peserta pilkada yang meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten pada Selasa (20/10).

Ipi mengatakan empat narasumber dalam webinar, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra.

Mereka akan memberikan materi tentang nilai-nilai integritas, potensi korupsi pada pilkada, mewujudkan "good governance", dan membangun tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan transparan.

Setelah pembekalan nasional, lanjut Ipi, KPK akan melanjutkan pembekalan untuk penyelenggara, peserta, dan pemilih pilkada di tingkat regional yang meliputi sembilan provinsi untuk menyosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses pilkada.

"Pembekalan regional pertama akan diselenggarakan di Kota Palangka Raya pada 22 Oktober 2020 untuk empat daerah peserta pilkada meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten," tuturnya.

Ia mengatakan melalui rangkaian kegiatan pembekalan dan webinar tersebut, KPK mengharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah dan penyelenggara dalam memahami modus-modus korupsi dalam penyelenggaraan pilkada dan cara menanganinya.

"Selain itu, setelah terpilih diharapkan calon kepala daerah memahami bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan bagi masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur," ujar Ipi.