Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendiknas Yulia Wardhani S mengatakan jadwal ujian ulangan bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan kemungkinan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Dalam beberapa hari ini kami baru akan ketahui kecurangannya. Jadwal menyusul kemudian," katanya kepada wartawan usai jumpa pers monitoring pelaksanaan UN Tahun 2010 tingkat SLTA dan sederajat di Jakarta, Selasa.

Jadwal Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk UN Utama diselenggarakan mulai tanggal 22-26 Maret 2010, sementara UN Susulan tanggal 29 Maret-5 April 2010 serta UN Ulangan dilaksanakan pada tanggal 10-14 Mei 2010.

Melihat pola kecurangan dan kesalahan hal-hal teknis selalu terulang dari tahun ke tahun, Yulia mengatakan Kemendiknas saat ini telah membentuk gugus tugas untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang kerap terjadi.

Dalam waktu yang singkat, tim ini akan membuat rekomendasi apa yan harus diperbaiki dalam pelaksanaan UN tahun depan, seperti tertukarnya soal ujian di Bali, ini akibat percetakan yang kurang baik. "Tentu perusahaan percetakan tersebut tidak akan kami pakai lagi tahun depan," katanya.

Sementara itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan segera memindai hasil lembar jawaban pada sekolah-sekolah yang diduga mendapat bocoran soal Ujian nasional (UN).

Ketua BSNP, Djemari Mardapi mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan ujian ulang bila hasil evaluasi didapatkan positif siswa dan guru melakukan kecurangan.

"Kecurangan bisa dilihat dari pola hasil jawaban. Bila ditemukan pola jawaban baik salah atau benar itu sistemik sama semua maka bisa dipastikan memang ada kecurangan, tapi kalau pola jawabanya acak maka bisa dikatakan tidak ada kesalahan," katanya.

Sebelumnya, isu kecurangan terjadi di beberapa SMA di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali.

Selain itu BSNP juga menemukan ada iming-iming sejumlah harga tertentu bagi bocoran soal jawaban tersebut. "Namun karena siswa sudah ditekankan untuk tidak percaya pada lembar jawaban bocoran maka banyak yang tidak tertarik," tambahnya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat dan Pelajar Tolak UN mengatakan sanksi seharusnya tidak hanya menimpa guru, siswa ataupun percetakan.

"Permasalahan yang ada jangan dilihat sesederhana dari hal-hal teknis semata dengan menyalahkan tataran di bawahnya. Mendiknas atau siapapun dari tingkat atas harus juga bertanggung jawab dari kesalahan yang selalu terulang ini," kata Koordinator Education Forum, Suparman yang tergabung dalam Aliansi Pelajar dan Masyarakat Tolak UN.

Ia menyatakan pemerintah seharusnya tetap melaksanakan putusan MA untuk menunda UN sampai mutu, sarana dan prasarana pendidikan bisa tercapai merata di seluruh Indonesia.

Aliansi juga mempertanyakan tentang fokus pemerintah yang cenderung hanya melakukan persiapan dalam bentuk pencegahan kebocoran soal UN.

"Padahal banyak korban UN yang stress. Tertukarnya soal UN di Bali kemarin adalah salah satu yang juga menyebabkan siswa stress. Seharusnya pemerintah membentuk posko konseling trauma healing untuk para korban," katanya.

Menanggapi usulan Aliansi, Ketua BSNP Djemari Mardapi mengatakan pihak Kementerian Pendidikan Nasional sudah menyiapkan posko pengaduan UN dan semua masukan akan ditampung dan salah satunya mengenai usulan pembentukan posko trauma healing tersebut.

(T.Z003/R009)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010