Greenomics Minta Pemerintah Transparan Laksanakan Mifee

Jakarta (ANTARA News) - Greenomics Indonesia meminta pemerintah transparan dalam pelaksanaan pembagian lahan untuk "Merauke Integrated Food and Energy Estate" (MIFEE).

"Pembagian lahan untuk program MIFEE ini hendaknya dilakukan transparan. Bagaimana pun juga yang digunakan mayoritas berupa hutan produksi konversi (HPK) dan hutan produksi (HP)," kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, di Jakarta, Selasa.

Program MIFEE merupakan salah satu yang masuk dalam program 100 hari. Karena itu, ia mengatakan, penyediaan lahan yang diperkirakan dibutuhkan mencapai 2,5 juta hektar sangat mendesak.

Namun demikian, menurut Elfian, hingga saat ini, Kementerian Kehutanan belum menerima satu pun permintaan izin pelepasan kawasan hutan di Merauke untuk kepentingan MIFEE tersebut. Padahal 4,5 juta hektar dari 4,7 juta hektar luas Merauke merupakan kawasan hutan.

Tidak hanya membutuhkan izin pelepasan dari Menteri Kehutanan, ia menjelaskan, pemanfaatan hutan produksi pun harus seizin dari DPR RI.

Elfian menduga proses pelepasan hutan yang menjadi kewenangan dari Kementerian Kehutanan akan dilewati dengan memanfaatkan peraturan terkait Tata Ruang dari Undang-undang (UU) 26 Tahun 2007.

"Kalau pelepasan hutan dianggap sulit bisa saja memanfaatkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus selesai pada tahun 2010 ini. Kawasan yang semula merupakan kawasan hutan kemudian diubah melalui RTRW baru," ujar dia.

Hal ini yang menurut Elfian harus terus diawasi pelaksanaannya. Karena itu, ia meminta agar pemerintah melaksanaan program MIFEE secara transparan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Elfian, memang memiliki ketetapan bahwa penggantian status kawasan hutan melalui Tata Ruang dianggap penyimpangan.

Namun demikian, ia mengatakan hal tersebut bukan menjadi pencegahan karena apa yang dilakukan BPK hanya dapat terjadi apabila sudah ada temuan.

"Karena itu, Greenomics berniat menguji konsistensi pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian yang mengatakan tidak akan membuka hutan untuk pelaksanaan MIFEE tersebut," lanjut Elfian.

Merauke memiliki kawasan HPK dan HP seluas 2,26 juta hektar yang masih tertutup hutan. Hanya 505.945,69 hektar dari kawasan tersebut yang berupa tanah terbuka dan semak belukar.

Karena itu, menurut dia, pelaksanaan MIFEE yang membutuhkan lahan hingga 2,5 juta hektar mau tidak mau akan mengorbankan kawasan hutan tersebut.
(T.V002/M012/P003)