Pjs Gubernur Kepri minta ASN mundur jika ingin jadi tim sukses Pilkada

Tanjungpinang (ANTARA) - Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin meminta aparatur sipil negara (ASN) mundur jika ingin menjadi tim sukses pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, sebelum dipecat secara tidak hormat.

"Silakan ajukan pengunduran diri. Saya dan Pak Sekda siap menandatangani berkasnya hari ini juga," kata Bahtiar di Tanjungpinang, Senin.

Bahtiar menyebutkan bahwa netralitas pilkada tidak hanya berlaku khusus kalangan ASN semata, namun bagi semua pegawai non ASN termasuk pejabat yang gajinya bersumber dari APBD Provinsi Kepri pun wajib netral.

Pihaknya pun secara tegas tidak melarang apabila ada ASN dan pejabat yang ikut serta ke dalam bagian timses paslon tertentu. Dengan catatan wajib melepas status sebagai pejabat pemerintahan.

Dirjen Polpum Kemendagri itu pun tidak segan-segan merespon dan menindak tegas jika ada laporan ASN berpolitik dari pihak Bawaslu, masyarakat serta instansi lainnya.

"Bila ketahuan dan ada laporan dari Bawaslu, sanksi tegas sudah menanti, mulai yang sifatnya administratif hingga pidana," tegasnya.

Lebih lanjut, Bahtiar menyampaikan bahwa seorang ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

ASN wajib mementingkan negara di atas kepentingan golongan maupun kelompok tertentu.

"ASN memang memiliki hak politik, tapi hanya boleh disalurkan di bilik suara. Tidak boleh terang-terangan apalagi terlibat langsung mendukung paslon tertentu, itu sudah jelas melanggar Undang-Undang," demikian Bahtiar.