Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrat akan melakukan evaluasi koalisi partai pendukung pemerintah, termasuk wacana berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada rapat kordinasi nasional (Rakornas) di Jakarta 27 hingga 28 April menfdatang.

Ketua DPP Partai Demokrat Djafar Hafsah di Jakarta Selasa mengatakan, Rakornas Partai Demokrat selain akan membahas koalisi juga mengenai berbagai persiapan kongres yang akan diselenggarakan di Bandung Mei mendatang.

"Dalam Rakornas itu juga akan membahas evaluasi koalisi, termasuk wacana koalisi dengan PDI Perjuangan," kata Djafar Hafsah.

Menurut Djafar, koalisi dengan PDI Perjuangan bukanlan wacana baru yang muncul setelah tiga mitra koalisinya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih sikap berbeda dalam kasus dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

Wacana itu, menurutnya, sudah muncul sejak Ketua Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden pada Juli 2009.

"Saat itu, Partai Demokrat beberapa kali menawarkan koalisi dengan PDI Perjuangan, tapi tidak mencapai kesepakatan," katanya.

Jika pada Rakornas Partai Demokrat mendatang membahas wacana koalisi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, hal itu berarti Partai Demokrat masih tetap membuka diri terhadap PDI Perjuangan.

Dia mengakui, kadang-kadang PDI Perjuangan bersikap menyerang partai koalisi karena posisinya memang berada di luar koalisi.

"Partai Demokrat, kadang-kadang bisa memahami sikap PDI Perjuangan," katanya.

Ketua DPP PKS Agus Purnomo mengatakan, upaya Partai Demokrat merangkul PDI Perjuangan untuk bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan dan meningkatkan popularitas Partai Demokrat yang menurun karena kasus Bank Century.

Dikatakannya, popularitas Partai Demokrat maupun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menurun, apalagi setelah DPR memutuskan menetapkan pemberian dana talangan ke Bank Century melanggar hukum.

"Bagi PKS bergabung atau tidaknya PDI Perjuangan ke koalisi partai pendukung pemerintah, tidak menjadi persoalan," katanya.

(T.R024/S023/S026)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010