Wakil Ketua Komisi IX DPR: Masyarakat mulai terbiasa hadapi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menilai masyarakat mulai terbiasa menghadapi pandemi Covid-19 dan paham cara menghadapinya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Melki dapat memahami mengapa survei Lembaga Indikator menunjukkan ada 55 persen masyarakat meminta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan.

"Sebagaimana tren penyakit menular, misalnya flu burung, setelah melewati masa awal yang timbulkan kepanikan, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapi virus COVID-19 dan paham cara menghadapinya, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila positif," kata Melki di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, hasil survei tersebut juga menunjukkan betapa penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien orang tanpa gejala (asimtomatis), gejala ringan, sedang, berat, dan kritis kini semakin membaik.

"Indikatornya adalah prosentase angka kesembuhan makin tinggi dan prosentase angka meninggal terus menurun," kata Melki.

Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani COVID-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi juga semakin baik dan terkoordinasi. Sehingga kepercayaan publik semakin tinggi menghadapi COVID-19.

Terlebih adanya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mampu menyinergikan kerja sama antar-kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat.

Dalam hal ini, Melki mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran Menko dan Menteri terkait untuk terlibat aktif dalam KCP-PEN tersebut.

Untuk itu, Melki menilai pemerintah kini mulai bisa mempertimbangkan aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB, dengan syarat, pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat dilakukan secara ketat.

Pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal dan informal pun harus membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan Indonesia maju bisa terwujud.

Ia juga menyarankan agar ide Presiden Jokowi tentang pembatasan sosial berskala mikro berskala RT/ RW kampung atau komunitas lebih diefektifkan dengan kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat.

"Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah COVID-19 menyebar. Apalagi ada warga yang bergejala semacam COVID-19 mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat," ujarnya.