BPK Tingkatkan Audit Manajemen Utang Negara

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan meningkatkan pelayanan dalam audit manajemen utang negara.

Ketua BPK Hadi Poernomo saat sambutannya dalam audit planning meeting di Crown Plaza Hotel, Jakarta, Selasa, mengatakan BPK memiliki perhatian yang besar dalam manajemen utang negara, karena di Indonesia, utang negara adalah salah satu sumber yang digunakan untuk mendanai belanja pemerintah.

"Apalagi saat ini realisasi pembiayaan netto melalui utang negara setiap tahun rata-rata 12 persen dari total belanja pemerintah yang tercantum dalam realisasi APBN," ujarnya.

Hadi menegaskan audit manajemen keuangan negara tersebut merupakan bagian dari program pengembangan kapasitas dari INTOSAI Development Initiative (IDI) dalam bidang audit manajemen dimana BPK ikut serta dalam sejak 2009.

Menurut Hadi, BPK juga mengikuti pertemuan mengenai audit manajemen diikuti 34 peserta dari 12 negara dengan mengadakan program-progran pengembangan kapasitas di bidang utang negara di berbagai wilayah INTOSAI.

"Kehadiran peserta menunjukkan pentingnya manajemen utang negara di berbagai negara, tidak hanya negara berkembang namun juga dalam negara maju," ujarnya.

Hadi menambahkan dengan mengikuti program serta pertemuan tersebut, BPK memiliki tujuan yaitu menyiapkan draft pedoman rencana audit untuk manajemen audit utang negara dan rencananya akan dikelola oleh masing-masing lembaga pemeriksa serta menerima komentar dan masukan dari lembaga pemeriksa (supreme audit institution) lain dan para ahli atas rencana audit mereka.

Hasil yang diharapkan dari program tersebut adalah dapat menghasilkan suatu program audit atas manajemen utang negara yang berstandar internasional, yang akan diadopsi oleh masing-masing negara peserta dan menciptakan dasar yang kuat bagi pelaksanaan audit manajemen utang negara.

"Bagi BPK, pertemuan ini memberi pelajaran tersendiri tentang pengelolaan audit utang negara dan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Hadi.

Hadi juga mengharapkan dengan adanya persiapan program audit pada 12 negara, asosiasi BPK sedunia ini akan memiliki mempunyai kesamaan dalam audit manajemen utang negara.

"Kita lihat nanti, ini kan baru, yang pasti bagus untuk negara donor. Dengan adanya audit, ini kita tahu itu mau dipakai apa (utangnya)," ujarnya.

BPK mengikuti program IDI yang merupakan organisasi non profit dan bertujuan untuk membangun kapasitas Lembaga Pemeriksa di negara berkembang.(ANT/A024)