Pimpinan PKB Dinilai Tidak Akomodasi Keinginan Islah

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lily Wahid, menilai bahwa pimpinan DPP PKB tidak mengakomodasi aspirasi konstituen yang mengharapkan islah agar konflik internal di tubuh partai tersebut segera berakhir.

"Massa akar rumput menginginkan kader PKB segera islah, tapi pimpinan PKB tidak menghendakinya," kata Lily Wahid, yang juga anggota Fraksi PKB DPR di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.

Dikatakannya, sikap pimpinan PKB yang tidak aspiratif tersebut maka konflik di internal partai berbasis massa kaum nahdliyin tersebut sulit untuk berakhir.

Menurut dia, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengajukan persyaratan muktamar PKB baru bisa diselenggarakan setelah tahun 2013 yang merupakan kesempatan melakukan islah.

Jika muktamar PKB baru dilakukan pada 2013, kata dia, maka sisa waktu kurang dari setahun menjelang Pemilu legislatif 2014 sangat sulit bagi PKB untuk mempersiapkan diri.

"Kalau Muhaimin dan kawan-kawan bersikeras baru membuka kesempatan islah pada muktamar tahun 2013, saya khawatir PKB akan terpuruk pada Pemilu legislatif 2014," katanya.

Di sisi lain, katanya, dari gugatan yang diajukan PKB hasil muktamar luar biasa (MLB) di Parung Bogor pada Mei 2008 melalui pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat, kepemimpinan Muhaimin di PKB berakhir hingga April 2010.

"Setelah periode tersebut, pimpinan PKB tidak bisa membuat keputusan strategis," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, adik kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid ini menyebutkan ada figur yang diyakini bisa mempersatukan kader PKB yang terbelah, yakni KH Hasyim Muzadi.

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, 23-27 April 2010, kata dia, kaum nadliyin mengharapkan Ketua Umum PBNU selama dua periode ini bisa terpilih Rois Aam Dewan Syuriah PBNU.

"Namun, saya menangkap kesan, keinginan kaum nadliyin tersebut ada yang menghalang-halangi termasuk dari pimpinan PKB," kata kader NU ini.

Lily mengingatkan pimpinan PKB, jika konflik di internal PKB bisa segera berakhir dan partai kaum nadliyin tersebut memiliki cukup waktu menghadapi Pemilu 2014 maka hasilnya bisa lebih baik.
(T.R024/A041/P003)