Pemerintah Harus Segera Sikapi Mundurnya Tumpak

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah hendaknya segera menyikapi mundurnya pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean.

"Apakah pemerintah akan tetap membiarkan KPK dipimpin oleh empat orang pimpinan yang ada hingga akhir periode pada 2011 atau segera mencari pengganti Pak Tumpak," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin.

Dikatakannya, jika pemerintah ingin mencari pengganti Tumpak Hatorangan, hendaknya segera membentuk panitia seleksi untuk menjaring para calon.

Jika panitia seleksi segera dibentuk dan bekerja, kata dia, maka para calon hasil seleksi dari panitia seleksi bisa segera dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi III DPR.

Menurut Bambang, posisi Tumpak Hatorangan sebagai Plt. Ketua KPK sering menjadi anggapan negatif dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melaksanakan agenda pesanan Istana.

"Dengan mundurnya Tumpak dari KPK diharapkan anggapan negatif tersebut juga bisa hilang," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Bambang berharap, KPK ke depan baik dipimpin oleh empat orang pimpinan yang ada atau ditambah satu pimpinan lagi dapat bekerja lebih baik, lebih jujur, dan independen, dalam membongkar kasus-kasus besar.

Dalam APBN Perubahan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, kata dia, diusulkan ada kenaikan anggaran untuk pegawai baru sebesar Rp32,4 miliar.

Anggaran KPK pada APBN murni 2010 sebesar 426,4 miliar naik Rp32,4 miliar (7,6 persen) pada APBN Perubahan menjadi Rp458,8 miliar.

Dari empat pimpinan KPK, dua di antaranya adalah Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan dan Pengawasan Internal yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Dua lainnya adalah Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan dan Pengawasan Internal yakni Muhammad Jasin dan Haryono Umar.

(T.R024/S026)