Padang (ANTARA News) - LSM Tranparency International (TI) Indonesia, daerah Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Pelatihan Investigative Reporting bagi anggota tim Pengelola Pengaduan (TPP), LSM Formasi dan kelompok masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.
Pelatihan diikuti puluhan peserta digelar di Bukittinggi 18 hingga 21 Maret 2010, kata Sekretariat Nasional TI Indonesia, Joni Oeyoen di Padang, Minggu.
Menurut dia, pelatihan ini bagian dari aktivitas kerjasama TI Indonesia dalam mendorong pelaksanaan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten Dharmasraya.
Program ini merupakan pencegahan terhadap praktik korupsi dalam PBJ melalui penegakan sembilan prinsip Pakta integritas, katanya.
Selain itu sebagai dukungan untuk adanya komitmen pemerintah dan komitmen pengusaha terhadap prinsip antikorupsi, tambahnya.
Pembahasan dalam pelatihan meliputi, pemantauan independen dan masyarakat, mekanisme pengaduan, mekanisme resolusi konflik, mekanisme perlindungan saksi, penerapan punish and reward, serta kesepakatan batasan rahasia.
Program dalam pelatihan ini bisa berlangsung berkat adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten Dharmasraya, tambahnya.
Ia menyebutkan, keberadaan TPP dengan fungsinya di Dharmasraya, tidak terlepas sebagai bagian realisasi prinsip dasar penerapan pakta integritas dalam rangka mencegah korupsi, kolusi dan nepostisme (KKN) dalam PBJ di lingkup Pemkab setempat, katanya.
TPP Dharmasraya dibentuk dan disyahkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya dan TI Indonesia Daerah Sumbar Nomor 189.1/273/KPTS-BPT/2009 dengan fungsi, melakukan verifikasi, klarifikasi, pendalaman dan rekomendasi atas informasi dan atau pengaduan terkait pengadaan barang/jasa.
Fungsi tersebut dilaksanakan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 60 tahun 2009, tambahnya.
Pembentukan TPP merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan TI Indonesia, sebagai satu tahapan penting untuk pendalaman terhadap kasus-kasus PBJ melalui kegiatan investigasi.
Dalam konteks kerja TPP, investigasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahan dan fakta terhadap kasus yang terkait proses pelaksanaan PBJ. Dari kerja investigasi ini selanjutnya akan memperkuat alibi untuk sampai pada suatu kesimpulan, kata Joni.
Melalui pelatihan digelar TI Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas TPP dan elemen masyarakat yang dilaksanakan dengan sistem andragogy dengan berbagai simulasi dan praktek investigasi, tambahnya. (H014/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
