Twitter berhenti hapus "konten yang diretas"

Jakarta (ANTARA) - Twitter mengubah kebijakannya untuk tidak memposting materi yang diretas menyusul kritik atas cara penanganannya terhadap artikel New York Post tentang Joe Biden dan anaknya, Hunter.

Kepala bagian keamanan Twitter, Vijaya Gadde, mengatakan bahwa platform tersebut "tidak akan lagi menghapus konten yang diretas kecuali secara langsung dibagikan oleh peretas atau mereka yang berada dalam komplotannya."

Twitter akan melabeli tweet tersebut dengan menyematkan konteks, alih-alih memblokirnya.

Dikutip dari The Verge, Sabtu, langkah itu dilakukan Twitter, setelah memblokir tautan ke artikel New York Post yang menyebutkan bahwa Hunter Biden memperkenalkan ayahnya kepada sejumlah pimpinan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi di Ukraina.

Keakuratan berita New York Post dipertanyakan oleh beberapa organisasi cek fakta. "Kami tidak ingin mendorong peretasan dengan mengizinkan Twitter digunakan sebagai distribusi untuk materi yang mungkin diperoleh secara ilegal," cuit divisi keamanan Twitter waktu itu, menjelaskan keputusan tersebut.

Namun, CEO Twitter Jack Dorsey, dalam cuitannya, Jumat (16/10) malam mengatakan bahwa "pemblokiran langsung terhadap URL adalah tindakan salah, dan kami memperbarui kebijakan untuk memperbaikinya. Tujuan kami adalah mencoba menambahkan konteks, dan sekarang kami memiliki kemampuan untuk melakukannya."

Gadde mengatakan kebijakan sebelumnya diberlakukan pada 2018 untuk mencegah dan mengurangi bahaya terkait peretasan dan pemaparan informasi pribadi yang tidak sah.

"Kami mencoba menemukan keseimbangan yang tepat antara privasi orang-orang dan hak kebebasan berekspresi, kami dapat melakukannya dengan lebih baik," ujar Gadde.

Dia menambahkan bahwa perusahaan mengubah kebijakannya untuk "mengatasi kekhawatiran bahwa mungkin ada banyak konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap jurnalis, pelapor, dan lainnya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan Twitter untuk melayani percakapan publik."

Twitter sebelumnya terus memblokir tautan ke artikel New York Post karena melanggar aturannya tentang berbagi informasi pribadi. Dan menurut NBC News, FBI sedang menyelidiki apakah email yang dirujuk dalam artikel New York Post itu terkait dengan operasi intelijen asing.

Namun, Twitter kemudian membalikkan posisinya, dengan mengatakan membuka blokir artikel karena informasi telah menyebar cukup luas sehingga tidak bisa lagi dianggap pribadi.

Komite Kehakiman AS berencana untuk memanggil Dorsey. Para senator Republik menyebut keputusan Dorsey sebagai "campur tangan pemilu."