PDIP Harus Pertahankan Sikap Oposisi

Yogyakarta (ANTARA News) - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memutuskan untuk mendorong DPP PDIP agar tetap mempertahankan sikap oposisi yang konstrukstif.

"Rakerda yang berlangsung sejak Jumat (19/3) itu memutuskan satu kesepakatan bahwa DPP PDIP harus tetap berada pada sikap opisisi. Namun, sikap politik oposisi yang dimaksud harus konstruktif," kata Ketua DPD PDIP DIY Idham Samawi, Minggu.

Menurut dia, pemerintah saat ini menganut neoliberalisme dan imperialisme yang secara ideologis kontraproduktif dengan cita-cita proklamasi 1945.

"PDIP juga harus melakukan upaya-upaya kontruktif untuk membangun bangsa ke depan. Baik di bidang kebudayaan, politik dan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan, di bidang kebudayaan, PDIP harus memperjuangkan terwujudnya pendidikan berbasis ideologi dan budaya bangsa, budi pekerti serta mengakomodasi nilai-nilai maupun kearifan lokal.

"Selain itu juga perlindungan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup berbasis pad0a kearifan lokal serta mengembangkan semangat multikultur berbasis toleransi dan tenggang rasa dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika dan menglindungi aset kebudayaan, cagar budaya dan kearifan lokal," katanya.

Sedangkan di bidang politik PDIP akan berjuang untuk evaluasi dan revisi peraturan perundangan yang kapitalistik untuk disesuaikan dengan pembukaan UUD 1945.

"Kami ingin mengembangkan jati diri dan kepribadian bangsa dan mengembangkan demokrasi yang berbasis jati diri, watak dan kepribadian bangsa yang berdasar Pancasila," katanya.

Wakil Ketua Bidang Intelektual dan Profesional DPD PDIP DIY Eko Suwanto mengatakan di bidang eknomi, PDIP juga menguatkan perlindungan dan pengembangan perekonomian rakyat yang berdikari, berbasis SDM berkualitas dan mengedepankan kepentingan nasional.

"Kami juga akan mengupayakan perlindungan pelaku dan pasar tradisional, pemberdayaan petani, mulai dari aspek produksi, distribusi hingga pasar dan menyusun sistem perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat," katanya.

(U.V001/H008/S026)