Junimart Girsang: Kritik UU Ciptaker dengan elegan dan demokratis

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Junimart Girsang berharap agar masyarakat dapat mengkritisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan cara elegan dan demokratis.

"Kritik dan masukan sebaiknya dilakukan dengan cara yang elegan. Jika memang ada persoalan dalam UU ini, sesungguhnya ada mekanisme yang jelas yang juga sudah diatur UU yaitu melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," kata Junimart di Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengapresiasi kritik dan masukan publik terhadap UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. Menurut Junimart, selama kritik disampaikan secara positif, maka publik boleh memiliki peran dalam setiap perundangan yang dikeluarkan.

“Ini adalah cara elegan dan demokratis. Silahkan dipelajari, dikritisi, tapi jangan menghancurkan persatuan dan kebhinnekaan yang kita miliki,” kata Junimart.

Menurut Junimart, pemerintah memiliki alasan yang jelas dan tegas mengenai urgensi kelahiran UU Cipta Kerja itu.

Pemerintah memandang banyak produk UU yang tumpang tindih, sehingga sering menjadi penghambat bagi penguatan daya saing dan percepatan pembangunan ekonomi.

“Padahal dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan beban biaya hidup yang terus meningkat, penguatan ekonomi menjadi faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Junimart.

Ketika Omnibus Law UU Cipta Kerja diundangkan, tentunya DPR dan pemerintah telah melakukan kajian dan pembahasan secara detail dan matang.

Tujuannya tentu saja agar kehadiran UU itu dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan terobosan yang memungkinkan ekonomi bisa bergerak lebih cepat dan dalam koridor aturan yang jelas.

“Apalagi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia telah mendorong seluruh negara di dunia melakukan berbagai akselerasi dan kebijakan,” pungkasnya.