Pendakian lagi Gunung Gede-Pangrango menunggu arahan KLHK

Masih menunggu arahan dari pusat terutama dari Dirjen KSDAE untuk membuka kembali pendakian

Cianjur, Jabar (ANTARA) - Pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu arahan dan surat dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)
serta petunjuk pusat terkait pembukaan kembali pendakian ke Gunung Gede dan Pangrango yang sudah ditutup sejak tanggal 10 September 2020.

Humas TNGGP, Poppy Oktadiani saat dihubungi ANTARA, Jumat, di Cianjur mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pusat terutama dari Dirjen KSDAE untuk membuka kembali pendakian, meski surat izin telah dilayangkan beberapa waktu lalu, sehingga pihaknya belum bisa memastikan kapan pendakian dapat dibuka.

"Belum bisa memastikan kapan pendakian akan dibuka, sampai saat ini kita masih menunggu arahan dari pusat. Surat izin sudah dilayangkan dan sejumlah masukan serta persyaratan sudah dilakukan," katanya.

Selama penutupan, pihaknya terus melakukan evaluasi protokol kesehatan terkait langkah ke depan, termasuk berkordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Cianjur. Bahkan selama penutupan, pihaknya bersama volunter yang ada di TNGGP melakukan pembersihan sampah di sepanjang jalur pendakian.

"Selama penutupan kita terus melakukan operasi sampah yang ada di sekitar jalur pendakian Gunung Gede Pangrango, sebagai upaya mengemballikan kelestarian dan keasrian taman nasional," katanya.

Pihaknya berharap setelah pendakian kembali dibuka, pendaki dapat mematuhi segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan pada masa pandemi termasuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

"Pendaki diharapkan mematuhi segala bentuk peraturan yang diterapkan terutama selama pandemi," kata Poppy Oktadiani.

Sebelumnya Taman Nasiona Gunung Gede Pangrango (TNGGP) resmi ditutup, Rabu 10 September, setelah beredarnya video di media sosial yang menyebutkan jumlah pendaki mencapai ribuan orang sehingga melebihi jumlah kuota selama pandemi COVID-19 yang melarang pendakian hingga menumpuk.