Pemerintah perlu membuat unit pengolah pupuk organik per kecamatan

UPPO ini salah satu solusi pemberdayaan yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR menyatakan, pemerintah perlu membuat unit pengolah pupuk organik atau disingkat UPPO di setiap kecamatan, dalam rangka meningkatkan produksi pangan yang lebih berkelanjutan.

"Saya masih akan berupaya UPPO ini terus dikembangkan oleh pemerintah di setiap kecamatan. Bila semua kecamatan sentra pertanian ini ada UPPO, setidaknya akan memberi peningkatan kontribusi petani untuk mewujudkan swasembada pangan nasional," kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Akmal memaparkan, kegiatan UPPO ini ada di antaranya menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik).

Dengan pupuk organik, lanjutnya, maka dapat menyuburkan tanah atau memperbaiki kondisi tanah agar sangat layak untuk bercocok tanam karena mengurangi penggunaan pupuk kimia.

"UPPO ini salah satu solusi pemberdayaan yang terintegrasi," paparnya.

Akmal juga memberi pesan kepada para petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos (pupuk organik) dengan maksimal.

Ia meminta kepada masyarakat petani agar bekerjasama untuk membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja melalui UPPO ini kepada para pemuda penggerak desa.

"Karena selain meningkatkan kesuburan tanah, UPPO ini diharapkan akan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk terus mendorong petani dalam penggunaan pupuk organik guna menciptakan ketahanan lingkungan serta produk yang berkualitas.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan pupuk menjadi salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian.

Pemerintah selalu mengalokasikan anggaran yang besar melalui kebijakan pupuk bersubsidi bagi para petani dalam rangka memperoleh pupuk yang berkualitas. Dengan penggunaan pupuk berkualitas, produk pertanian juga dapat memiliki nilai jual dan nilai kesehatan yang tinggi sehingga bisa menjangkau pasar mancanegara.

"Dalam jangka panjang Kementerian Pertanian juga tidak boleh terus menerus petani bergantung dengan pupuk kimia, harus didorong sinergi dengan peternakan, perikanan, lingkungan hidup agar petani Indonesia bisa mandiri dalam melakukan pengelolaan pupuk dengan mengembangkan pupuk organik," kata Dedi dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV dengan Kementan di Jakarta, Senin.

Dedi menambahkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat dengan penggunaan sarana produksi di masing-masing wilayah.

Salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian adalah pupuk. Namun, ke depan Kementan harus berupaya dalam memperbaiki tanah agar tidak mengalami degradasi tingkat produktivitas dampak dari penggunaan pupuk yang sangat tinggi.