Realisasi PEN bertambah Rp13,5 triliun pada pekan pertama kuartal IV

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) mencatat realisasi program PEN bertambah Rp13,5 triliun pada pekan pertama kuartal IV tahun ini.

"Pemerintah melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional. Antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesignprogram agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program," ujar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Budi, program untuk sektor UMKMterus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional.

Beberapa langkah akselerasi realisasi program PEN yang dilakukan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) pada pekan pertama kuartal IV/2020 kembali mendorong penyerapan anggaran.

Per 7 Oktober 2020, dari total anggaran PEN sebesar Rp695,2 Triliun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 47,7 persen atau Rp 331,94 triliun, terjadi kenaikan Rp13,47 triliun dari realisasi per 30 September 2020. Secara kumulatif, empat klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN yaitu sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi, mencapai realisasi sebesar Rp 277,68 Triliun.

Penyerapan signifikan terjadi di sektor UMKM yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. telah terserap 100 persen untuk tahap awal bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro. Program yang memberikan hibah Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini meningkat realisasinya sebesar Rp4,06 Triliun atau 14,10 persen selama pekan pertama dan mulai melaksanakan perluasan program.

Realisasi anggaran PEN untuk sektor Kesehatan mencapai Rp25,94 triliun per 7 Oktober, Perlindungan Sosial mencapai Rp159,69 triliun, Sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda telah direalisasikan Rp 27,57 triliun, lalu sektor UMKM sudah terserap Rp 90,42 triliun, dan sektor insentif usaha/pajak mencapai Rp28,32 triliun. Sektor Perlindungan Sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32 persen dan 73,24 persen dari total pagu anggaran Rp203,90 Triliun dan Rp123,46 Triliun.

Di sektor UMKM, terjadi kenaikan DIPA menjadi Rp28,80 Triliun dari semula Rp22,01 Triliun, untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro, yang disebabkan adanya perluasan dari target 9,1 juta menjadi 12 juta penerima manfaat yaitu para pelaku usaha mikro. Saat ini program tersebut telah memasuki pelaksanaan program perluasan untuk mencapai total 12 juta pelaku usaha mikro.

Berbagai program yang merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan usaha untuk menjaga perekonomian sektor UMKM ini, terus dijalankan dengan sinergi oleh berbagai Kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, yang terus diupayakan mencapai realisasi penuh di akhir tahun 2020 bersama dengan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional lainnya.

Saat ini, Satgas PEN juga tengah menyiapkan implementasi program Bantuan Subsidi Gaji bagi tenaga pendidik honorer, Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir bulan Oktober ini. Selain itu, menuju akhir tahun 2020, Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan memperkuat dan menajamkan pelaksanaan realisasi penyerapan, seperti perpanjangan program, maupun percepatan proses usulan baru dari setiap klaster dalam upaya realisasi penyerapan hingga 100 persen.