Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) masa bakti 2020-2025.
Pelantikan pengurus DPP IKAL itu berlangsung di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Kamis, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
Baca juga: Lemhannas minta masyarakat tumbuhkan semangat persatuan lawan corona
Pelantikan itu juga dihadiri Ketua Dewan Pembina IKAL Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Ketua Dewan Penasihat IKAL Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menegaskan IKAL harus tumbuh dan berkembang sebagai tempat bersandar bagi seluruh komponen bangsa yang mendambakan Indonesia bersatu, maju, dan sejahtera.
"Kehadiran alumni Lemhannas yang tersebar di seluruh Indonesia perlu diberdayakan dan dimanfaatkan untuk menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai aktivitas yang termuat dalam misi IKAL," kata Agus dalam sambutannya.
Baca juga: Gubernur Lemhannas RI: Radikalisme dan investasi tidak ada hitam putih
Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Gubernur Lemhannas mengingatkan seluruh anggota IKAL agar menjaga nama baik dengan tidak memberikan komentar maupun pernyataan-pernyataan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan apalagi jika terkait dengan politik praktis.
"Jika hal itu terjadi, maka IKAL sebagai organisasi dapat menegur, memberikan sanksi bahkan mencabut status keanggotaan IKAL bagi yang bersangkutan," kata Agus.
Munas IV IKAL yang berlangsung pada 27 Agustus 2020 di Jakarta telah menetapkan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Umum IKAL masa bakti 2020-2025.
Baca juga: Tupoksi Lemhannas RI akan dibuatkan dalam Peraturan Perundang-undangan
"Tugas utama IKAL apalagi pada saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 adalah sikap peduli untuk terus merajut persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan disiplin mematuhi protokol kesehatan serta memberikan masukan positif kepada pemerintah pusat dan daerah dalam kehidupan demokrasi dengan cara-cara yang beretika, elegan, dan patuh pada hukum yang berlaku," kata Agum.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020