DPR Sesalkan Intervensi Komisaris Pertamina

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VII DPR menyesalkan, intervensi yang dilakukan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) kepada direksi terkait perubahan aturan impor minyak mentah.

Anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah harus mempercepat rencana perombakan Dewan Komisaris Pertamina.

"Manuver dewan komisaris ini mesti jadi momentum pemerintah melakukan penyegaran di tubuh Dewan Komisaris Pertamina," katanya.

Menurut dia, mekanisme pengadaan minyak merupakan kebijakan operasional yang menjadi kewenangan direksi.

Sehingga, tambahnya, tidak semestinya dewan komisaris melakukan intervensi.

Rommy, panggilan Romahurmuziy, mengatakan, perombakan dewan komisaris juga menjadi penting agar dapat sejalan dengan direksi Pertamina yang baru dilantik pada Februari lalu.

Apalagi, lanjutnya, jumlah anggota dewan komisaris hanya lima dari jumlah minimal yakni tujuh orang.

"Dengan hanya lima komisaris, kinerja pengawasan pastinya tidak optimal," ujarnya.

Di tempat terpisah, Menneg BUMN Mustafa Abubakar mengaku sedang melakukan penjaringan calon komisaris Pertamina.

Menurut dia, proses pencarian komisaris membutuhkan waktu yang cukup lama, sama halnya ketika menyusun direksi Pertamina.

Sementara itu, Forum Pemuda Pembela Demokrasi melakukan aksi demo di Kementerian BUMN menuntut perombakan dewan komisaris Pertamina.

"Komisaris yang sekarang sudah terlalu lama," ujar juru bicara Forum Iqbal Aghar.(K007/R009)