Satgas: Kapasitas penanganan penting tingkatkan kesembuhan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengatakan kapasitas penanganan menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19.

"Jadi yang kasus aktifnya tinggi, mau enggak mau harus dipastikan SDM-nya," kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Dewi Nur Aisyah dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa kapasitas penanganan, yang antara lain memerlukan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang memadai, harus disiapkan dan diperkuat sehingga angka kesembuhan dapat ditingkatkan, sementara angka kematian juga sekaligus dapat diturunkan.

Sementara itu, selain perlunya memperkuat kapasitas penanganan, Satgas COVID-19 juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan sekaligus untuk menekan lonjakan kasus aktif.

"Jadi kalau dari masyarakat, dari saya, dari kita semua, bagaimana caranya kita patuh menerapkan 3 M di manapun kita berada dan kapan pun juga karena ini satu-satunya cara untuk mencegah adanya penularan dari satu orang positif ke orang yang lain," katanya.

Selain perlunya dukungan dari masyarakat untuk menekan lonjakan kasus COVID-19, Dewi juga menjelaskan bahwa pemerintah terus menerus berupaya untuk memastikan pelaksanaan 3T, yaitu testing atau pemeriksaan, tracing atau penelusuran dan treatment atau penanganan.

"Ini yang harus dipahami. Bahwa pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan 3T. Jadi kalau masyarakat sudah fokus dengan kepatuhan 3M, yang kedua adalah 3T," katanya.

Selain itu, Dewi mengatakan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah juga perlu diperhatikan guna memastikan bahwa semua langkah yang diambil untuk menekan lonjakan kasus dapat diimplementasikan dengan baik, terutama di daerah perbatasan yang bersinggungan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

"Dan ternyata ini sangat berpengaruh untuk penularan dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya Jabodetabek, atau mungkin di daerah Jawa Timur, antara satu kota dengan kota-kota yang lain. Karena memang mobilitasnya sangat tinggi, jadi tetap harus berkoordinasi untuk sama-sama punya peran membatasi mobilitas penduduk," kata Dewi Nur Aisyah.