Kegiatan ini adalah salah satu momen yang menarik karena di sini sangat bagusMamuju (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Surya Tjandra berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Khaymoto di Desa Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, menjadi percontohan bagi daerah lain.
Wakil Menteri ATR/BPN dalam kunjungannya ke Mamuju Tengah pada peresmian BUMDes Khaymoto di Mamuju Tengah, Rabu, mengapresiasi adanya BUMDes di daerah itu.
Pada kunjungan tersebut, Surya Tjandra didampingi Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi M Nurdin serta Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris dan Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Ibrahim.
Baca juga: Wamendes PDTT sebut kunci keberhasilan BUMDes adalah kewirausahaan
Menurut Surya Tjandra, BUMDes Khaymoto merupakan contoh yang baik karena merupakan badan usaha yang dapat dikelola bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kombinasi berbagai bantuan tidak habis begitu saja, melainkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, lanjut Wamen, kombinasi dan kolaborasi kerja sama yang baik antara kementerian, pemprov, pemkab, desa dan dusun, jadi satu model yang baik dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran di Indonesia.
Baca juga: Mendes PDTT yakin BUMDes bisa jadi badan usaha independen
"Kegiatan ini adalah salah satu momen yang menarik karena di sini sangat bagus. Maka dari itu, kami akan belajar di sini. Hal seperti ini ingin disebarkan ke seluruh Indonesia terkait pengetahuan yang kita dapatkan dari sini," kata Surya Tjandra.
Ia berharap model seperti itu bisa dijadikan pelajaran di seluruh Indonesia dan jadi contoh yang menarik dan bagus bagi BUMDes yang lain.
Sementara, Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar Ibrahim menyampaikan bahwa kunjungan kerja Wamen ATR/BPN dan Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kemendes PDTT itu, dalam rangka penyerahan sertifikat bagi warga transmigrasi di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju Tengah, Mamuju, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.
Baca juga: Selesaikan sengketa tanah, Wamen ATR kunjungi PTPN II
"Kiranya, penyelesaian sertifikat tanah APL maupun hak milik itu ke depan bisa lebih cepat lagi prosesnya, karena selama ini bahkan ada di daerah-daerah transmigrasi yang lain, itu di atas lima tahun," ujarnya.
"Alhamdulillah di Sulbar sendiri, terutama di Kabupaten Mamuju Tengah lebih cepat dari yang terjadi selama ini, yakni kurang dari dua tahun sertifikatnya sudah bisa diterbitkan," kata Ibrahim.
Baca juga: Wakil Menteri Agraria luncurkan BPN Mitra Desa di Bantul
Sedangkan, Kepala Desa Topoyo Masri Ridwan mengemukakan dirinya selaku Pemerintah Desa Topoyo sangat bangga dan bersyukur atas kunjungan Wamen ATR/BPN dan Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kemendes PDTT bersama rombongan Pemprov Sulbar di daerah tersebut.
Kunjungan itu menurut Masri Ridwan, merupakan motivasi yang dapat memberikan spirit atau semangat dalam membangun desa untuk lebih maju.
Baca juga: BUMDes dukung kelangsungan usaha kerajinan di Lampung
Ia mengatakan di desa diperlukan inovasi untuk membuka ruang-ruang pendapatan desa sehingga dapat terkelola dan kembali ke masyarakat itu sendiri.
"Adanya dana desa dituntut senantiasa berinovasi yang bertujuan membuka lapangan kerja, apalagi di tengah pandemi saat ini dengan keuangan APBD dan APBN mengalami kelemahan," tutur Masri Ridwan.
Baca juga: Pemkab Kepahiang kembangkan tujuh destinasi wisata
Pewarta: Amirullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
