Satgas catat kasus aktif lebih dari 1.000 di 12 kabupaten/kota

jangan sampai kasusnya ikut naik

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat kasus aktif lebih dari 1.000 di 12 kabupaten/kota di Indonesia menurut data per 11 Oktober 2020.

"Jadi saat ini terdapat 12 kabupaten/kota dengan jumlah kasus aktif lebih dari 1.000 kasus," kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Dewi Nur Aisyah dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan sebagian besar daerah yang mencatatkan lebih dari 1.000 kasus aktif tersebut berada di perkotaan, kecuali Kabupaten Bogor.

Adapun jumlah kasus aktif di 12 kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Ambon 1.126 kasus, Kota Jakarta Utara 1.194, Kabupaten Bogor 1.374, Kota Depok 1.606, Kota Bekasi 1.688, Kota Jayapura 1.751, Kota Padang 1.855, Kota Jakarta Pusat 2.009, Kota Jakarta Barat 2.248, Kota Pekanbaru 2.330, Kota Jakarta Selatan 2.439 dan Kota Jakarta Timur yang mencatatkan kasus aktif sebanyak 2.600 kasus.

Dewi mengatakan perlunya mencatat jumlah kasus aktif tersebut adalah untuk menakar kesiapan penanganan sehingga dapat mengendalikan penularan COVID-19 .

Selain itu, data tersebut juga diperlukan untuk menemukan cara memutus mata rantai penularan di masing-masing wilayah sehingga penambahan kasus di daerah itu dapat dikendalikan.

Sementara itu, selain mencatat adanya kasus aktif lebih dari 1.000 di 12 kabupaten/kota, Satgas COVID-19 juga mencatat kasus aktif antara 500 hingga 1.000 di 16 kabupaten/kota.

Ke-16 kabupaten/kota tersebut antara lain adalah Kota Medan dengan 951 kasus, Kabupaten Bekasi 863 kasus, Kota Kendari 774 kasus, Kota Samarinda 772, Kota Sorong 767, Kabupaten Tangerang 698, Kota Balikpapan 695 dan Kota Makassar 693.

Selanjutnya ada Kutai Kartanegara dengan 666 kasus, Kota Surabaya 641 kasus, Kota Semarang 603, Kabupaten Mimika 578, Kota Banda Aceh 568, Kota Bogor 557, Kota Bandung 544 dan Kota Palembang 514 kasus aktif.

Dengan melihat data kasus aktif tersebut, Dewi berharap pemerintah daerah di kabupaten/kota yang bersangkutan bisa lebih berhati-hati sehingga tidak ada lonjakan kasus yang dapat meningkatkan persentase kasus aktif COVID-19.

"Artinya ini sebenarnya perlu hati-hati. Jangan sampai kasusnya ikut naik, kemudian bisa besar lagi jumlah kasus aktifnya," demikian kata Dewi.