Dengan pelayanan terbaik, kepatuhan wajib pajak, dan pengelolaan pajak, kata Presiden, dari tahun ke tahun kontribusi pajak bagi pendapatan negara makin meningkat.
"Penerimaan negara yang baik, harus berasal dari pajak, persentasenya diharapkan yang lazim di negara maju berkisar 70 - 80 persen, kalau kita bisa mencapai angka itu maka kita sudah mendekati rasio prosentase yang makin sehat," kata Presiden usai menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 di Kantor Pusat Ditjen Pajak di Jakarta, Rabu.
Menurut Presiden, untuk menyukseskan sektor perpajakan ada tiga hal penting yang harus dilakukan, yaitu mendorong petugas pajak memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pengendalian dan pengelolaan dana pajak.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh di atas enam persen, seharusnya penerimaan pajak pun bertambah sebanding dengan semakin tingginya daya beli, serta pendapatan orang per orang atau income per kapita, yang didukung oleh kepatuhan wajib pajak.
"Kita ingin ekonomi terus tumbuh, GDP, income per kapita terus tumbuh dalam keadilan, dalam distribusi yang makin adil dan merata, itu konsep, sasaran dan tujuan kita," katanya.
Presiden menginginkan, dalam lima tahun mendatang APBN mencapai Rp2.000 triliun sementara PDB mencapat Rp10.000 triliun atau dua kali lipat dari APBN dan PDB sekarang, sehingga semakin banyak yang bisa dilakukan pemerintah bagi kemakmuran rakyat.
"Dengan pertumbuhan seperti itu, makin banyak yang bisa dilakukan bagi negeri ini, Bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat kecil, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan pendidikan, serta pembangunan sektor umkm, dan infrastruktur serta semua yang dibutuhkan masyarakat," katanya.
Dengan harapan seperti itu, maka peran pajak sungguh penting, dan Pemerintah akan terus menyempurnakan sistem dan kebijakan pajak, termasuk mendorong penerapan good governance.
Dalam kesempatan itu, selain Presiden dan Wapres Boediono yang menyampaikan SPT, hadir juga Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Djoko Santoso dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
(D012/A039/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
1). Direktorat pajak hrs ditingkatkan menjadi Kementrian;
2). Berikan insentif yang layak bagi petugas pajak ( di jepang gaji/insentif dll petugas pajak diberikan dari penerimaan pajak 5 - 12 % ). 3). Berikan kewenangan penuh kpd petugas pajak agar target terpenuhi.
4). Manajemen pajak dari atas sampai petugas lapangan harus menjadi team work yang kompak, tidak saling menjatuhkan.
Semoga Sektor pajak benar2 menjadi tumpuan rakyat dan bangsa.