Bulog: Lockdown alasan beberapa daerah penyaluran bansos nol persen

Ada beberapa kabupaten di luar Jawa yang masih nol persen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan adanya sejumlah daerah yang masih menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah menjadi alasan beberapa daerah realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras hingga kini masih nol persen.

"Ada beberapa kabupaten di luar Jawa yang masih nol persen. Alasannya, karena ada daerah yang lockdown sehingga transporter tidak bisa masuk," kata dia dalam kegiatan Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di Jakarta, Rabu.

Pada umumnya, ujar dia, daerah yang masih memberlakukan lockdown tersebut berlaku selama 14 hari. Akibatnya, penyaluran bansos beras hingga kini belum terealisasi sama sekali di beberapa titik.

Berdasarkan data Kemensos, terdapat 53 kabupaten dan kota yang hingga kini realisasi bansos berasnya masih nol persen atau setara 10 persen dari 514 kabupaten kota penerima.

Beberapa daerah itu di antaranya, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kepulauan Sitaro, Kabupaten Pare-Pare, Kabupaten Bone dan sejumlah daerah lainnya.

Selain terhambat dengan adanya kebijakan lockdown, Triyana mengatakan terdapat pula beberapa kepala daerah yang menunggu peluncuran resmi bansos beras tersebut sebelum dibagikan kepada masyarakat.

Terkait hal itu, Perum Bulog bersama PT BGR dan PT DNR selaku transporter telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Namun, ketiga instansi itu menargetkan 30 Oktober 2020 penyaluran bansos beras sudah selesai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Edi Suharto mengatakan hingga saat ini realisasi penyaluran bansos beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tanah Air belum mencapai target yang diharapkan.

"Sebagai contoh realisasi bansos beras dari gudang Bulog per 13 Oktober 2020 adalah 64 persen di seluruh Indonesia," kata dia.

Sementara rata-rata realisasi penyaluran bansos beras ke KPM masih kurang dari 60 persen sehingga diperlukan rekonsiliasi data untuk penyaluran dan percepatan.