"Jadi target pembangunan apartemen transit ini dirancang untuk menutup kesenjangan hunian untuk para buruh yang masih tinggi di wilayah Jabar," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha kepada wartawan di Bandung, Rabu.
Boy menuturkan dalam rancangan pembangunan hingga 2030, Pemprov Jabar menargetkan bisa membangun hingga 44 menara apartemen transit.
"Kebijakan tentang perumahan kewenangan ada di pemerintah daerah, provinsi berusaha menjalankan kebijakan reduksi kesejangan perumahan, jadi fokusnya pada hunian vertikal,” kata dia.
Baca juga: Hari Buruh, LSM ingin pemerintah perkuat ekonomi produksi rakyat
Ia mengatakan target ini selaras dengan tingkat kebutuhan buruh akan hunian yang bisa ditinggali sementara namun lokasinya tidak jauh dari industri.
"Hingga tahun 2030, targetnya ada 44 tower atau menara yang tersebar di beberapa titik," ujarnya.
Untuk tahun ini, kata Boy, pihaknya sudah merencanakan pembangunan apartemen transit di Kabupaten Purwakarta untuk menambah empat titik apartemen transit yang sudah ada di Kabupaten Bandung (di Rancaekek dan Solokan Jeruk), Kota Bandung (di Ujung Berung), Kabupaten Bandung Barat (di Batu Jajar).
Akan tetapi harus dilanjutkan pada 2021 karena tahun ini anggaran terkena re-focusing penanganan wabah COVID-19.
Menurut dia proyek apartemen transit untuk PNS yang berada di Kawasan Gedebage, Kota Bandung belum bisa dikerjakan meskipun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membiayai anggaran pembangunan apartemen setinggi 11 lantai tersebut.
Baca juga: Buruh garmen Asia hadapi ancaman perbudakan yang menguat saat COVID-19
"Dukungan dari pemerintah pusat sudah ada, tapi kita tidak bisa kerjakan karena anggaran untuk pematangan lahan dan lain-lain refocusing, jadi dari PUPR di-drop saja," kata dia.
Pihaknya mengaku kebutuhan pekerja akan apartemen transit tinggi dan dari empat lokasi yang sudah ada, rata-rata hunian mencapai angka 80 persen, bahkan ada lokasi yang sampai memiliki daftar tinggi calon penghuni.
"Contohnya di Kawasan Solokan Jeruk ada satu menara yang belum dihuni karena belum serah terima dari PUPR," katanya.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (UPTD P3JB) Aida Fitriyani menambahkan tingkat okupansi empat apartemen transit di Bandung Raya rata-rata mencapai 97,6 persen.
"Untuk tingkat okupansi masih tinggi, angka 97,6 persen itu kami ambil rata-rata," katanya.
Aida mengatakan sebanyak empat titik apartemen transit diperuntukan tak hanya bagi buruh seperti di Kawasan Ujungberung misalnya bisa disewa dan dihuni oleh PNS dan non PNS.
"Sementara apartemen transit Batujajar dikhususkan untuk buruh seperti halnya Solokan Jeruk dan Rancaekek. Angka waiting listnya juga tinggi,” ujar Aida.
Dia mencatat, waiting list di Batujajar yang memiliki satu menara kembar saat ini sudah mencapai 500 kepala keluarga dan tempat yang strategis menjadikan apartemen transit ini diminati masyarakat.
Sedangkan untuk Ujungberung, pekerja non PNS dan PNS yang antri untuk masuk kini mencapai 100 kepala keluarga.
Pihaknya memastikan minat tinggi kaum buruh dan pekerja menghuni apartemen transit tidak serta merta memuluskan tetap harus memenuhi syarat dan kriteria yang harus dipenuhi antara lain calon penghuni belum memiliki rumah atau tempat tinggal, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki batas pendapatan tertentu.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
