Gubernur BI: Digitalisasi sistem pembayaran efektif akselerasi UMKM

pengembangan UMKM tidak hanya inklusi keuangan tapi juga inklusi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan digitalisasi sistem pembayaran efektif mengakselerasi pengembangan dan peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah dan bank sentral menekankan pengembangan UMKM tidak hanya inklusi keuangan tapi juga inklusi ekonomi,” katanya ketika berbicara secara virtual sesi Governor Talk Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) 2020 di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur BI mengatakan bank sentral mendukung pengembangan UMKM dengan meluncurkan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 pada Mei 2019.

Tujuannya, kata dia, mengintegrasikan ekonomi digital dan keuangan khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mendapat akses perbankan.

Harapannya pelaku usaha itu juga terkoneksi dengan perdagangan dalam jaringan, teknologi keuangan (fintech) hingga infrastruktur sistem pembayaran.

Tujuan lainnya, lanjut dia, mendorong pengembangan bank terbuka atau open banking yang hingga saat ini sudah ada 10-15 bank menyediakan layanan seperti fintech melalui aplikasi yang memudahkan.

“Kami juga mendukung fintech, mengembangkan startup dan menghubungkan fintech ini kepada open banking dan kami membangun QRIS standar global versi Indonesia,” katanya.

Hingga saat ini, Quick Responds Indonesian Standard (QRIS), kata dia, sudah digunakan oleh hampir lima juta pedagang skala UMKM dan tekoneksi dengan fintech dan open banking.

BI, kata dia, juga dalam proses pengembangan BI Fast Payment 24 jam selama tujuh hari untuk memfasilitasi proses pembayaran ritel yang rencananya diluncurkan 2021.

“Kami sangat antusias untuk menggunakan sistem pembayaran digital, untuk digitalisasi ekonomi dan keuangan dan digitalisasi UMKM, mendukung open banking, fintech, startup, ini juga mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan yang berbasis UMKM,” katanya.

Hingga saat ini jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 64 juta, dengan 13 persen di antaranya atau sekitar delapan juta yang baru digital.

“Di Indonesia 90 persen usaha adalah UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 80 persen,” katanya.

Baca juga: BI ungkap tiga strategi UMKM naik kelas
Baca juga: Gubernur BI dorong belanja APBN dan APBD sasar produksi UMKM
Baca juga: Gubernur BI sebut pemasaran UMKM melalui medsos lebih bernilai tambah