Ketua DPD RI pantau implementasi Perpres 80 Tahun 2019 di Jatim

Senator di 34 provinsi akan membawa persoalan-persoalan yang dihadapi daerah ke Senayan

Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memantau implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur (Jatim).

"Saya datang ke Nganjuk karena ingin tahu progres pengembangan percepatan pembangunan di sana," ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Rabu.

Pada poin di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019, salah satunya termasuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan.

"Saya bertemu dengan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam rangka reses, sekaligus menanyakan sampai mana dan apa hambatannya," ujarnya pula.

Menurut dia, masa reses ini menjadi kesempatan melihat dan mendengar langsung persoalan-persoalan di daerah, untuk kemudian sesuai fungsi perwakilan senator, akan menyampaikannya pemerintah pusat agar mendapat atensi.

"Senator di 34 provinsi akan membawa persoalan-persoalan yang dihadapi daerah ke Senayan, agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat," katanya lagi.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menyampaikan ada dua bendungan yang belum selesai, yaitu Bendungan Margopatut dan Bendungan Semantok.

Ia menjelaskan, pembangunan kedua bendungan tersebut masih dalam proses dan diharapkan segera selesai, karena sangat penting untuk meminimalisasi banjir sekaligus penahan air yang berlimpah pada musim hujan serta mendistribusikannya pada musim kemarau ke areal persawahan.

Sedangkan, tentang pengembangan Kawasan Industri Nganjuk (KING), Bupati Novi menyampaikan adanya persoalan kebutuhan lahan, karena ternyata banyak milik masyarakat.

"Kalau pemerintah daerah disuruh beli semua, pasti kami tidak mampu. Peta sudah kami siapkan semua, tinggal siapa pihak ketiga atau investor yang mau bekerja sama membelinya," katanya pula.

Keinginan Pemkab Nganjuk untuk mengembangkan KING karena sudah banyak perusahaan yang masuk, di antaranya industri manufaktur yang memproduksi kabel mobil, perusahaan alas kaki dan juga perusahaan garmen.

Terdapat sekitar 1.600 hektare lahan yang telah disiapkan dan harus dibeli untuk pengembangan KING 1, 2 dan 3.
Baca juga: Temui Presiden, DPD bahas dana bagi hasil sawit dan UU produk halal
Baca juga: HUT DPD, La Nyalla: DPD siap jembatani aspirasi daerah ke pusat