Kemarin, seputar demo UU Ciptaker hingga diplomasi damai Papua

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik pada hari Selasa (13/10) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduga kerusuhan dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja ditunggangi pihak asing hingga Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi damai dalam penyelesaian konflik di Intan Jaya, Papua.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Menhan Prabowo sebut kerusuhan demo UU Ciptaker ditunggangi asing

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa hari lalu ditunggangi pihak asing.

Selengkapnya baca di sini

Ma'ruf Amin: Jika keberatan UU Cipta Kerja, jangan buat kegaduhan
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengingatkan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan materi Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk tidak membuat kegaduhan dan melanggar hukum, melainkan dengan menempuh jalur hukum lewat pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Selengkapnya baca di sini

Dewan Pers minta Kepolisian jelaskan kekerasan oknum pada wartawan

Dewan Pers menilai Kepolisian perlu memberikan penjelasan resmi atas kekerasan yang dilakukan oknum aparat terhadap wartawan saat meliput aksi demo menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di berbagai daerah.

Selengkapnya baca di sini

Mahfud sebut penembakan anggota TGPF direncanakan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan penghadangan dan penembakan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya pada Jumat (9/10) sudah direncanakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Selengkapnya baca di sini

Pemerintah harus kedepankan diplomasi damai di Papua

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, Papua dan seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konflik di seluruh Bumi Papua.

Selengkapnya baca di sini