"NU ke depan tak akan bisa maju jika yang bekerja hanya orang struktural saja. NU perlu mengonsolidasikan seluruh potensi yang ada, termasuk dari kalangan politisi, pengusaha, dan birokrasi," kata Bagdja di Jakarta, Selasa.
Bagdja mengemukakan hal itu saat berdialog dengan sejumlah kader NU, baik yang saat ini menjadi fungsionaris PBNU, badan otonom NU, maupun yang berada di luar struktur kepengurusan NU.
Diakuinya saat ini belum ada bentuk jaringan yang pas untuk mengakomodasi potensi kultural NU tersebut, namun hal itu sudah harus mulai dipikirkan dalam muktamar mendatang.
Apalagi, muktamar mendatang diwarnai semangat untuk membenahi manajemen organisasi, salah satunya dengan menetapkan pembagian peran dan kewenangan yang jelas dan tegas antara lembaga syuriah sebagai pengambil kebijakan dan tanfidziyah selaku pelaksana.
Dengan terkonsolidasinya seluruh potensi NU, kata Bagdja, maka peran NU di segala bidang akan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.
Di jalur politik, NU bisa "mewarnai" kebijakan negara agar lebih prorakyat dengan menitipkan aspirasi kepada kadernya yang duduk di legislatif dan eksekutif, mengingat sebagai organisasi sosial keagamaan NU tidak mungkin melakukan politik praktis.
Arief Mudatsir Mandan, kader NU yang menjadi politisi PPP, mengakui bahwa kader NU yang berada di berbagai partai saat ini memang belum merepresentasikan aspirasi politik NU, namun ke depan hal itu bukan tidak mungkin bisa dilakukan.
"Sekarang memang carut-marut, kurang merepresentasikan aspirasi NU," kata ketua umum Ikatan Alumni PMII tersebut.
Tapi, lanjut Arief, di sisi lain ia heran juga dengan maraknya pemberitaan bahwa NU harus dijauhkan dari politik karena secara riil aspirasi politik NU sangat besar.
"Secara riil aspirasi politik NU sangat besar. Ini mau ditaruh di mana?" katanya. (S024/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
