Pemerintah Agar Tak Naikkan Harga Pupuk Bersubsidi

Semarang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengharapkan pemerintah pusat tidak menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

"Ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi ini masih sangat tinggi," kata Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Sudjarwanto di Semarang, Selasa.

Menurut dia, Gubernur Bibit Waluyo telah menyampaikan surat resmi kepada presiden perihal harga pupuk bersubsidi ini.

Ia mengatakan surat tersebut disampaikan atas dasar ramainya pemberitaan tentang rencana kenaikan HET pupuk bersubsidi.

Selain itu, kata dia, dalam surat tersebut juga disampaikan batasan kenaikan maksimal 10 persen apabila HET pupuk itu naik.

Secara khusus, menurut dia, gubernur minta agar harga pupuk jenis NPK dan organik tidak dinaikkan.

Ia mengatakan kabar mengenai rencana kenaikan harga pupuk bersubsidi sudah terdengar sejak penetapan APBN 2010.

"Meski belum ada penetapan resmi dari pemerintah, kabar kenaikan itu dikhawatirkan menimbulkan keresahan petani," katanya.

Menurut dia, alokasi pupuk bersubsidi untuk Jateng pada 2010 jenis Urea sebanyak 1,07 juta ton, ZA sebanyak 208 ribu ton, NPK Ponska sebanyak 180 ribu ton, NPK Pelangi 227 ribu ton, NPK Kujang 62 ribu ton, SP36 sebanyak 180 ribu ton, serta pupuk organik 131 ribu ton.

HET yang ditetapkan, kata dia pupuk jenis Urea Rp1.200 per kilogram (kg), ZA Rp1.050 per kg, SP36 Rp1.550 per kg, NPK Ponska Rp1.750 per kg, MPK Kujang Rp1.586 per kg, NPK Pelangi Rp1.830 per kg, dan pupuk organik Rp500 per kg.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Rif`an mengatakan ketergantungan petani terhadap pupuk organik saat ini masih cukup tinggi.

Menurut dia, jika terjadi kenaikan harga, akan berdampak terhadap produktivitas dan nilai tukar petani.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini berharap pemerintah tidak menaikkan harga pupuk bersubsidi. (I021/K004)

31 Maret 2010

Sekarang petani lagi musim tanam yang sangat membutuhkan sekali Pupuk Bersubsidi. Kalau harganya naik otomatis banyak petani yang tidak menggunakan Pupuk. Ujung ujungnya Produktifitas Petani akan berkurang. Ini akan berpengauh terhadap harga harga kebutuhan Pokok misal Beras. Menurut saya kalau bisa jangan ada kenaikan harga di Pupuk Bersubsidi.

0 0 Balas LaporkanHapus
29 Maret 2010

Kalau alasannya hanya untuk mengalihkan kebiasaan petani untuk beralih ke pupuk ORGANIK, itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Pengalaman saya sudah 2 tahun mengenalkan pupuk ORGANIK, tetapi petani masih belum mau, sebab penggunaan pupuk organik memerlukan teknik yang baru. misalnya dalam jumlah dosis yang memerlukan takaran yang sangat banyak.

0 0 Balas LaporkanHapus
24 Maret 2010

Saya tdk setuju pemerintah menaikkan harga ppk, lebih baik pemerintah merubah sistim penyalurannya/distribusinya, sebab sangat merugikan petani. Dikelompok Tani, petani membeli ppk malah diatas HET karena ada biaya2 kas Kel. Tani sedangkan membeli di penyalur resmi petani mendapatkan harga HET malah Kadangkala di Bawah HET, tetapi petani tidak diperbolehkan membeli di penyalur resmi. Sedangkan petani yang tidak menjd anggota tdk mendpt ppk walaupun luasannya telah tercantum di RDKK.

0 0 Balas LaporkanHapus
17 Maret 2010

kenaikan harga pupuk (khususnya kimia termasuk urea) akan sangat membantu petani mempercepat meningkatkan pemakaian pupuk organik.

sumber organik ada disekitar petani shg bimbingan kontinyu akan menyelesaikan permasalahan pupuk dan produktifitas akan naik terutama pemakaian obat2an kimia akan menurun.

pemerintah tidak perlu ragu menaikkan harga pupuk, mengingat harga gabah 1 kwt sudah dapat lebih dr 2 kwt ppk urea dimana pernah harga gabah sebanding dg harga pupuk.

0 0 Balas LaporkanHapus