DPRA minta Pemprov Aceh buat skema perlindungan perempuan dan anak

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh agar melahirkan sebuah skema perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman kekerasan.

Tak hanya dari kekerasan, Dahlan juga mendesak Pemprov Aceh memperkuat perlindungan secara psikologis kepada korban setelah terjadinya kekerasan.

"Saya mendorong para pihak yang ada di Aceh untuk melahirkan sebuah skema perlindungan perempuan dan anak. Mengingat hampir setiap bulan Aceh dihiasi berita kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan seksual maupun fisik," kata Dahlan Jamaluddin di Banda Aceh, Selasa.

Kasus terbaru, kata Dahlan, pemerkosaan seorang ibu dan pembunuhan terhadap anaknya di Aceh Timur, serta pemerkosaan tiga anak oleh tiga laki-laki di Kota Banda Aceh.

"Keselamatan terhadap anak-anak di Aceh saat ini terancam, kita semua punya keluarga, dengan kondisi sekarang anak-anak kita di rumah juga terancam,” ujarnya.

Dahlan melihat, dari berbagai kasus kekerasan dan pelecehan hampir rata-rata pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Karena itu, ia juga meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pelaku.

"Saya harap hukuman yang diberikan juga harus memperhatikan kondisi korban, termasuk perlindungan secara psikologisnya," kata politikus Partai Aceh itu.

Dia berharap perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar diberikan keadilan. Selain itu, pemberian hukuman kepada pelaku harus memiliki efek jera sehingga peristiwa sama tidak terulang.

"Kita akan terus dorong ini demi keselamatan perempuan dan anak-anak kita, generasi penerus di Aceh,” ujar Dahlan.