Broadband, Jalur Pita Lebar Menuju Gerbang Kemakmuran?

Jakarta (ANTARA News) - Mari mempertanyakan sebuah hipotesis, investasi di sektor telekomunikasi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Boleh jadi hipotesis tersebut terbukti shahih di negara-negara maju. Namun, bagaimana dampaknya di negara berkembang termasuk Indonesia.

Inilah faktanya: dampak meluasnya penetrasi sambungan telekomunikasi broadband (jalur pita lebar)terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata masih harus dipertanyakan.

"Secara hipotesis sering dikatakan bahwa penambahan investasi telekomunikasi dalam hal ini broadband akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi ini hanya terbukti di negara maju," kata Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Mas Wigrantoro Roes Setiyadi.

Di negara maju kualitas broadband sudah terstandar dan terdefinisi dengan jelas dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang telah tertata sedemikian rupa.

Namun, yang menjadi persoalan di Indonesia, definisi broadband masih belum baku dalam beberapa hal.

"Termasuk dalam kecepatannya, berapa speed minimal akses kecepatan internet agar dapat disebut broadband," katanya.

Jika mengacu standar baku dunia, kecepatan internet minimal agar layak memenuhi persyaratan broadband adalah 512 kbps.

"Namun, di Indonesia tingkat kecepatan 128 kbps atau 256 kbps pun sudah dikatakan sebagai broadband," katanya.

Selain itu dalam hal kesinambungan atau mutu broadband di Indonesia, masih belum ideal di mana kualitas broadband akan mampu mencapai kecepatan tertinggi bila dalam suatu masa secara ekstrem hanya ada satu pengguna.

Tetapi, jumlah pengguna manakala semakin banyak, maka kualitas aliran informasi menurun menjadi tidak layak memenuhi persyaratan broadband walau masih berada di jalur yang sama.

Persoalan ketiga adalah availability di daerah. Jika di suatu daerah tersedia broadband, maka peluang untuk memanfaatkan broadband agar mendukung kegiatan perekonomian semakin besar.

Sayangnya, meskipun tersedia layanan broadband dalam jumlah cukup dengan kualitas baik, bila tingkat pendapatan ekonomi di daerah itu belum mendukung atau kegiatan bisnis masih sedikit maka pengaruh broadband di daerah itu juga relatif tertinggal dibandingkan daerah lain yang memiliki kegiatan bisnis lebih tinggi.

Lebih lanjut Mas berpendapat, dari fakta-fakta itu maka validitas hipotesis yang menyatakan investasi broadband mampu mendorong laju perekonomian masih perlu dipertanyakan.

"Broadband terbukti meningkatkan laju perekonomian, banyak terjadi di negara-negara maju yang telah memiliki infrastruktur pendukung memadai," katanya.

Sedangkan di Indonesia atau negara berkembang lainnya di mana infrastruktur belum memadai, daya beli masyarakat masih rendah, dukungan konten belum optimal, kualitas broadband tidak stabil, maka Mas memperkirakan, pengaruh broadband terhadap pertumbuhan ekonomi kecil.

"Pengaruhnya tidak setinggi bila investasi broadband dilakukan di negara maju," kata Mas Wigrantoro.

Jutaan sambungan

Permintaan yang melonjak mendorong sambungan broadband khususnya di area jaringan seluler generasi ketiga (3 Generation - 3G, atau High Speed Packet Access -HSPA) mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia dan diprediksi akan mencapai 9,3 juta sambungan sampai tutup tahun 2010.

"Menurut data dari Wireless Intelligence, jumlah sambungan Mobile Broadband HSPA di Indonesia mengalami pertumbuhan 86 persen dalam kurun waktu 12 bulan terakhir," kata Senior Director, Services, GSM Association (GSMA), Jaikishan Rajaraman.

Saat ini terdapat lebih dari 3 juta sambungan HSPA di Indonesia dan pihaknya memperkirakan jumlah tersebut akan terus tumbuh dengan luar biasa, yaitu hingga 193 persen atau mencapai lebih 9,3 juta sambungan pada akhir 2010.

Fakta itu, mendorong Indonesia sebagai pasar potensial untuk Mobile Broadband HSPA sampai dengan saat ini.

"Karena itu tidak mengherankan jika sambungan 3G/HSPA sekarang sudah melampaui jumlah sambungan internet fixed line yang sebelumnya merupakan teknologi yang mendominasi akses internet bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Pertumbuhan HSPA juga terbantu oleh munculnya berbagai model smartphone murah yang dijual di pasaran Indonesia, seharga mulai dari Rp.900.000.

Berbagai jenis smartphone ekonomis tersebut membuat teknologi HSPA Mobile Broadband mudah diakses, serta memungkinkan pelanggan untuk menikmatinya melalui layar kecil.

Empat operator seluler terkemuka yang saat ini mendorong pertumbuhan HSPA di seluruh Indonesia adalah 3, Indosat, Telkomsel dan Axiata/XL. Rupanya, keempat operator tersebut sudah merasakan manfaat dari ekosistem HSPA global dan skala ekonomis yang signifikan.

Menurut data dari perusahaan investasi global Deutsche Bank, operator mobile di Asia Pasifik akan menanamkan investasi lebih dari 34 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur jaringan Mobile Broadband dan upgrade pada 2010.

"Pertumbuhan HSPA yang terjadi di Asia saat ini serta perkiraan pertumbuhannya di masa mendatang merupakan isyarat bahwa HSPA akan menjadi teknologi Mobile Broadband yang mendominasi di wilayah Asia pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Apalagi dengan memiliki 294 jaringan di seluruh dunia, HSPA merupakan teknologi yang telah terbukti dan paling banyak digunakan, sedangkan WiMAX masih terus bermain dalam cakupan yang lebih spesifik dan lebih berperan hanya sebagai pelengkap saja.

Menurut dia, HSPA sudah tersebar secara komersial di lebih dari 120 negara dan didukung oleh lebih dari 1800 jenis perangkat, termasuk ponsel, notebook PC, e-reader, dan USB dongles (colokan).

Dengan ekosistem nirkabel yang demikian luasnya, setiap pengguna dapat meyakini HSPA sebagai teknologi mapan yang tidak saja murah namun juga telah terbukti, yang dapat digunakan untuk semua teknologi berbasis GSM (interoperable), mulai dari roaming maupun teknologi pengganti (technology fallback perspective).

HSPA menawarkan sambungan Mobile Broadband yang memberikan solusi jangkauan hingga ke pelosok-pelosok pulau, yang tidak dimiliki oleh teknologi pesaing seperti Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).

Tinggal Diam

Jutaan sambungan jalur pita lebar akan terbentang di Indonesia. Sementara kualitasnya masih harus dipertanyakan lantaran infrastruktur pendukung belum sepenuhnya optimal.

Apa yang akan dilakukan terhadap sambungan-sambungan broadband itu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui layanan internet broadband (jalur pita lebar) di Indonesia masih kurang memuaskan.

"Kami akui itu yang ada saat ini memang masih kurang memuaskan," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto.

Namun, ia menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam mendapati kenyataan tersebut.

Pihaknya bertekad mendorong keberadaan broadband agar mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi semakin cepat.

"Kami sudah melakukan penataan baik itu tender BWA maupun tender 3G belum lama ini," katanya.

Upaya itu, menurut dia, merupakan bagian dari cetak biru dan master plan pemerintah untuk mengoptimalkan perkembangan broadband melalui providing/penyediaan infrastruktur yang proporsional.

Ia juga mengakui bahwa keberadaan broadband tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bila tidak ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang lain.

"Sejauh ini broadband di Indonesia tidak mengalami kendala yang berarti, artinya request atau demand memang tetap menanjak sesuai dengan kebutuhan baik untuk kepentingan corporate maupun kelompok masyarakat," katanya.

Pihaknya memegang fungsi melakukan penataan melalui tender yakni yang telah dilakukan ada tender BWA dan tender di area 3G.

Penataan tersebut sudah dipublikasikan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan.

"Semua by request sesuai dengan kebutuhan kondisional yang ada," katanya.

Gatot menyadari pertumbuhan dan kebutuhan layanan broadband di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia akan terus menanjak.

Proyeksi serupa telah menjadi salah satu kesepakatan dalam pertemuan tingkat Menteri Komunikasi dan Informatika se-Asia Pasifik di Bali akhir tahun lalu.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan broadband di Indonesia mutlak dilakukan di antaranya melalui penataan yang baik dan pemberian dukungan infrastruktur lain, demikian Gatot S. Dewa Broto.
(T.H016/P003)