Kontrasepsi Gratis Untuk Akseptor KB Keluarga Miskin

Jayapura (ANTARA News) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, mengratiskan pelayanan dan pemberian alat kontrasepsi KB bagi peserta keluarga miskin.

Biaya gratis kepada keluarga miskin di Papua yang mengikuti program KB karena telah ada subsidi dari pemerintah pusat dan daerah, kata Kepala BKKBN Papua Josua Singgamui seperti yang disampaikan sekretarisnya Betty Kusuma di Jayapura, Selasa.

Meski gratis program KB bagi keluarga miskin, namun Betty Kusuma mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya permintaan uang jasa suntikan atau lainnya dari pihak medis yang melayani peserta KB yang bersangkutan.

"Kami hanya menyediakan alat kontrasepsi secara gratis, dan bekerja sama dengan pihak medis dalam hal penyalurannya, sehingga jika ada permintaan uang jasa medis itu tergantung mereka. Yang jelas setiap produk KB adalah gratis untuk keluarga miskin," tegasnya.

Tetapi kalau untuk peserta KB yang mempunyai kartu Jamkesmas, maka tidak dipungut biaya apapun termasuk jasa medis," sambung Betty Kusuma.

Ia menambahkan, pihaknya selalu memberikan imbauan kepada seluruh rekanan kerja dari BKKBN Papua dalam program KB untuk tidak menarik biaya jasa yang berlebihan dari jasanya itu.

"Karena itu kita mengharapkan akan lebih banyak lagi keluarga atau pasangan suami-isteri yang mengikuti program KB, dan berharap jangan sampai peserta yang sudah ada itu tidak terlayani dengan alasan kehabisan kontrasepsi karena mereka sudah digratiskan," terangnya.

Program KB di Papua, tidak memberikan batasan kepada jumlah anak, tetapi lebih bersifat pada perencanaan jarak dan jumlah kelahiran anak yang dinginkan pasangan peserta.

Ini diakibatkan pertumbuhan dan persebaran penduduk di Papua yang belum seimbang dan tidak merata di setiap daerah.

Jumlah dan persebaran penduduk di Papua tidak merata, indikatornya dimana sebagian daerah seperti perkotaan dan sebagian Kabupaten relatif padat, namun tidak sedikit juga daerah yang jumlah penduduknya sangat minim.

Terkait hal itu, maka pendekatan KB di Papua menggunakan kearifan budaya lokal. Artinya tidak bisa program KB yang membatasi jumlah anak tetapi hanya tetap menjaga jumlah akseptor KB aktif yang sudah ada jangan sampai keluar. (MKB/K004)