Kemenkeu paparkan tujuh kebijakan strategis APBN 2021

Pengalaman COVID-19 kita banyak menggunakan ICT untuk mendukung seluruh aktivitas kita di sisi komunikasi birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh memaparkan terdapat tujuh kebijakan strategis akan dilakukan pemerintah dengan menggunakan APBN 2021.

“Dari beberapa dinamika ekonomi, kita melakukan penetapan defisit baik yang dibentuk dari penetapan belanja, itu dilakukan untuk mendukung kebijakan strategis 2021,” kata Ubaidi dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Kebijakan strategis pertama adalah pada bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp550,5 triliun dalam rangka mendukung peningkatan skor PISA dan kualitas guru serta penguatan penyelenggaraan PAUD.

Kedua adalah untuk bidang kesehatan dengan anggaran Rp169,7 triliun yang masih dilakukan untuk mengakselerasi pemulihan akibat COVID-19 serta melaksanakan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mempersiapkan Health Security Preparedness.

Ketiga adalah bidang perlindungan sosial dengan alokasi anggaran hingga Rp421,7 triliun untuk mendukung reformasi secara bertahap yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population.

Keempat adalah bidang infrastruktur dengan anggaran Rp413,8 triliun dalam rangka penyediaan pada layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.

“Kita masih memberi penekanan juga untuk pengembangan koneksi Rp413,8 triliun ini,” ujarnya.

Kelima adalah sektor ketahanan pangan dengan anggaran Rp104,2 triliun untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate atau lumbung pangan.

Keenam adalah bidang pariwisata melalui alokasi anggaran Rp15,7 triliun untuk mendorong pemulihan sektor ini dengan fokus lima kawasan dan pengembangan skema KPBU.

Terakhir adalah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp29,6 triliun untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik termasuk terkait efisiensi, kemudahan maupun percepatan.

“Saya kira ini menjadi sangat penting, pengalaman COVID-19 kita banyak menggunakan ICT untuk mendukung seluruh aktivitas kita di sisi komunikasi birokrasi dan sebagainya,” katanya.