Menko Airlangga luruskan soal tenaga kerja dan sertifikat halal

Ini beberapa yang dipleset-plesetkan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan sertifikasi halal dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

“Pertama mungkin beberapa isu yang memang dibuat, diolah di masyarakat,” kata Menko Airlangga dalam jumpa pers daring di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan terkait substansi tenaga kerja di antaranya soal pekerja waktu tertentu yang berlaku seumur hidup. Menurut dia, anggapan tersebut salah karena itu hanya untuk pekerjaan yang berubah atau penyelesaiannya dalam jangka pendek.

Baca juga: Bamsoet: Segera terbitkan PP untuk akhiri polemik UU Cipta Kerja

“Pekerja waktu tertentu yang bisa terus menerus itu salah, jadi pekerja waktu tertentu itu tidak berlaku untuk pekerjaan tetap,” kata Menko Airlangga.

Kemudian terkait upah minimum masih ada, baik untuk provinsi maupun kabupaten. Tapi, kata dia, upah minimum provinsi itu menjadi batas minimalnya.

“Upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi dan itu yang tetapkan gubernur,” imbuh Menko Airlangga.

Baca juga: Menkeu: Omnibus Law Cipta Kerja entaskan RI dari "middle income trap"

Pengusaha, kata dia, dilarang membayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya dan setelah UU Cipta Kerja berlaku, upah juga tidak boleh lebih rendah dari sebelumnya.

Terkait pekerja asing, lanjut dia, semua berbasis rencana penggunaan tenaga kerja asing dengan dilengkapi persyaratan dan tidak bebas.

Untuk pesangon, kata Menko Airlangga, pemerintah menetapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga apabila pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja tidak hanya diberikan pesangon tapi juga diberikan pelatihan dalam waktu enam bulan.

“Diberikan semi bansos sampai mereka mendapatkan akses pekerjaan baru. Terkait waktu kerja tetap 40 jam, pengusaha bisa pilih lima hari kerja, delapan jam, atau tujuh jam enam hari kerja,” ucap Menko Airlangga.

Baca juga: Wapres harap MUI dan ormas Islam tampung aspirasi terkait Omnibus Law

Sementara itu terkait sertifikasi halal, lanjut dia, tetap oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tapi ada lembaga pemeriksa halal, termasuk dari perguruan tinggi negeri dan swasta berbasis yayasan Islam.

Organisasi kemasyarakatan (ormas), kata dia, juga bisa dilibatkan tapi semua standar dan sidang fatwa dari MUI agar backlog bisa diselesaikan.

Menko Airlangga menambahkan terkait pendidikan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja baik pendidikan formal dan pendidikan pesantren, sistem pendidikan tidak ada yang diubah.

“Ini beberapa yang dipleset-plesetkan,” ujar Menko Airlangga.

Baca juga: Akademisi sebut pentingnya sosialisasi dan komunikasi UU Cipta Kerja