Jakarta (ANTARA) - Ragam berita politik di Tanah Air pada Minggu (11/10) menarik dibaca kembali untuk mengawali informasi anda pada pekan ini, di antaranya:
Demokrat: Kabar Ferdinand Hutahaean mundur benar
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan kabar mundurnya politisi Ferdinand Hutahaean dari Partai berlambang Bintang Mercy itu adalah benar.
"Benar, beliau sudah menyatakannya melalui cuitan pribadi beliau di Twitter," kata Ossy saat dihubungi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu.
KPU ingatkan paslon tidak memasang APK sembarangan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu mengingatkan empat pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2020 di daerah itu, untuk tidak memasang alat peraga kampanye (APK) di sembarang tempat.
Koordinator Divisi Hukum KPU Rejang Lebong Fahamsyah mengatakan Pemerintah Kabupaten Rajang Lebong akan memfasilitasi lokasi pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020, sesuai keputusan nomor: 91/PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020.
"Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak ada zona hijau, tetapi jalan protokol. Ada 11 jalan protokol yang dilarang untuk pemasangan APK, dikecualikan untuk sekretariat, kemudian rumah pasangan calon yang berada di jalan protokol termasuk posko dengan syarat dilaporkan ke KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat jelas dan lengkap," kata dia di Bengkulu, Sabtu.
Bawaslu RI serukan kampanye pilkada harus ramah lingkungan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Abhan menyerukan pelaksanaan pemiilihan kepala daerah khususnya kegiatan kampanye harus ramah lingkungan.
"Kami dari Bawaslu menyerukan agar dalam pelaksanaan tahapan kampanye tetap memperhatikan kelestarian lingkungan," kata Abhan, di Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu.
Bawaslu Kalsel: Banyak paslon kampanye berkedok silaturahmi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan memantau para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang melaksanakan kampanye berkedok silaturahmi menemui para tokoh agama dan masyarakat.
Menurut anggota Bawaslu Kalsel bidang Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Aries Mardiono di Banjarmasin, Minggu, para paslon terpantau pihaknya sangat aktif bersosialisasi ke masyarakat namun tidak terjadwal sebagai kampanye.
"Yang repot itu, bahwa paslon ini aktif bersosialisasi ke masyarakat, bahkan sangat aktif, tapi mereka mengaku tidak melakukan kampanye, alasannya silaturahmi ke tokoh-tokoh," ujarnya.
Pemuda Muhammadiyah dukung uji materi UU Cipta Kerja ke MK
Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendukung Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam upaya "judicial review" atau uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu, mengatakan publik perlu memberi catatan terhadap kehadiran UU Cipta Kerja, namun perlu juga sikap terbuka atas hadirnya UU tersebut.
"Di samping kita menyambut baik kehadiran undang-undang ini, perlu juga sikap kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap merugikan kepentingan rakyat, buruh, dan sektor lainnya," kata Cak Nanto, sapaan akrab Sunanto.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
