"PM memutuskan untuk membentuk satu komite yang terdiri atas para direktur kementerian, untuk meneliti apa yang terjadi pada saat kunjungan Wapres Biden, dan membuat peraturan-peraturan guna menjamin kejadian seperti itu tidak terulang kembali di masa depan," kata seorang juru bicara pemerintah Israel.
Kementerian Dalam Negeri Israel mengumumkan pada saat kunjungan Biden, Selasa (9/3), bahwa 1.600 rumah baru untuk para pemukim Yahudi akan dibangun di wilayah Arab, Jerusalem timur. Pernyataan itu memicu kemarahan di kalangan pemimpin negara-negara Arab dan Palestina.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, sebelumnya mengeluarkan kecaman tajam yang tidak biasanya kepada Netanyahu mengenai pengumuman tersebut.
Hillary mengatakan, tindakan itu mengirimkan `isyarat yang sangat negatif` tentang hubungan Israel dengan sekutu utamanya itu.
Dalam wawancara dengan CNN itu, Hillary menambahkan, bahwa kini tiba saatnya - dalam kunjungan Biden yang mencermati secara ketat - untuk melakukan "penghinaan".
Kecaman-kecaman Hillary didukung oleh Kuartet Timur Tengah, yang terdiri atas Uni Eropa, AS, Rusia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Netanyahu meminta maaf mengenai saat pengumuman tentang rencana permukimannya itu.
Rakyat Palestina memandang Jerusalem timur adalah ibu kota negara yang dijanjikan kepada mereka.
Israel, yang menduduki wilayah itu pada Perang Timur Tengah 1967 dan kemudian mencaploknya namun tidak diakui oleh masyarakat internasional, menganggap Kota Suci itu seabagai ibu kota abadi dan tak terpisahkan.
(Uu.H-AK/A011/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
