DKI Jakarta menargetkan pembangunan sejumlah infrastruktur pengendalian banjir akan rampung pada Desember 2020 dan 2021
Jakarta (ANTARA) - Setiap kali memasuki musim hujan problem yang sama dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni banjir. Hal ini membuat setiap tahun pemerintah setempat harus bersiap-siap menyiagakan warganya untuk menghadapi banjir.
Termasuk di tahun 2020 ini, Pemprov DKI Jakarta kembali menyampaikan kepada warganya untuk bersiap menghadapi banjir. Ini juga sebagai antisipasi dari pengalaman di awal tahun 2020 dimana Jakarta mengalami banjir besar.
Terutama untuk wilayah Jakarta Barat, di mana tercatat kawasan Cengkareng dan Kalideres merupakan titik genangan yang paling lama surut dibanding wilayah Jakarta lainnya.
Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi kerap dituding menjadi penyebab banjir, ditambah terjadinya luapan air di saluran utama seperti Kali Mookevart dan Kali Angke yang melimpas ke pemukiman warga.
Selain itu, saluran-saluran pendukung di kawasan tersebut sempit dan kecil, bahkan beberapa sudah mengalami pendangkalan.
Hal itu membuat pompa air stasioner maupun portabel, yang memindahkan air dari aliran pemukiman ke saluran makro yakni Kali utama tak dapat bekerja karena ikut terendam.
Oleh karenanya, Pemerintah Kota Jakarta Barat kembali fokus membuat tiga embung untuk penampungan air skala besar demi pengendalian banjir.
Pengerjaan embung tersebut dilakukan pada awal Oktober 2020, lantaran beberapa bulan sebelumnya semua unit satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta lebih fokus pada penanganan pandemi COVID-19.
Tiga lokasi rawan genangan yang akan dibuatkan embung yakni belakang Rusun Lokbin Tegal Alur, tepatnya di permukiman RT 15/03 dan permukiman warga RW 01, Jalan Dharma Wanita 1, Rawa Buaya serta Kampung Bulak RT 10/1, Semanan, tepatnya belakang Rusun Pesakih.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengatakan dibuatnya embung di belakang Rusun Lokbin Tegal Alur untuk menampung air hujan serta luapan Kali Semongol.
Di wilayah ini terdapat sekitar 5.000 meter lahan di belakang rusun yang nantinya bisa dibuat bak penampungan air atau embung. Fungsi utamanya untuk menampung limpasan air dari Kali Semongol,.
Sama halnya dengan antisipasi rawan genangan di Kampung Bulak RW 10/01, Semanan, Kalideres. Rencananya, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat membangun embung serta pompa air yang dapat mengalirkan air ke Kali Mookevart.
Sementara untuk antisipasi rawan genangan di Jalan Dharma Wanita 1 RW 01, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, segera dilakukan normalisasi Kali Pecotong.
Rencana normalisasi Kali Pecotong itu meliputi pengerukan sedimentasi berupa lumpur dengan tujuan melancarkan aliran air. Pemkot setempat saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta terkait dengan rencana pengerukan tersebut.
Pembuatan embung serta normalisasi sejumlah saluran air diyakini jadi solusi mengatasi banjir pada tiga lokasi rawan banjir di wilayah tersebut.
Mulai 4 Oktober, Pemkot Jakarta Barat mulai pengerukan tanah di rumah susun Lokbin Tegal Alur, dan Kampung Bulak Rusun Pesakih.
Swadaya
Pembangunan tiga embung di kawasan rawan banjir oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat dilakukan secara swadaya.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat Purwanti Suryandari membenarkan perihal tersebut yang menyebutkan program tersebut tidak menggunakan jasa kontraktor sama sekali, seluruhnya merupakan peran serta warga masyarakat yang tidak ingin pemukimannya kembali tergenang banjir.
Keterlibatan Dinas Pemprov DKI Jakarta dalam program pembangunan tiga embung tersebut dalam hal penyediaan alat keruk ditambah alat keruk milik Sudin SDA Jakbar.
Menurut Purwanti kebijakan ini lebih hemat karena anggaran yang dibutuhkan hanya untuk gaji operator alat berat sama bahan bakar.
Saat ditinjau dari situs Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020, Sudin SDA Jakarta Barat memang memiliki anggaran untuk revitalisasi waduk, situ, dan embung.
Tercatat anggaran untuk revitalisasi waduk, situ dan embung di wilayah Jakarta Barat sebesar Rp1,6 miliar dengan target fisik 87 persen. Namun hingga kini, serapannya masih rendah yakni sekitar 1,5 persen.
Purwanti mengatakan hal itu disebabkan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.
Tak hanya itu, anggaran untuk pembangunan saluran air, saluran penghubung dan kelengkapannya dianggarkan sebanyak Rp75 miliar. Namun anggarannya belum terserap maksimal, karena pengalihan anggaran untuk darurat COVID-19.
“Hampir semua anggaran program pengendalian banjir dan abrasi mengalami refocusing (pengalihan anggaran) untuk penanganan Covid-19,” kata dia.
Tanah Pemerintah
Purwanti mengatakan pihaknya menemukan dua tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering tergenang dan lama surut saat curah hujan tinggi terutama memasuki awal Januari 2020.
Di Tegal Alur, pihak Sudin SDA Jakarta Barat menemukan tanah seluas 3.000 meter di belakang Rusun Tegal Alur yang menjadi lokasi rawan genangan. Embung yang akan dibangun rencananya seluas 2.000-2.500 meter.
Baca juga: Jakbar siapkan embung di tiga lokasi rawan banjir
Selain itu di Semanan, Kalideres, Pemprov DKI Jakarta ternyata memiliki tanah seluas 4.000 meter di belakang Rusun Pesakih. Rencananya akan dibangun embung seluas 3.000 meter dan menyisakan lahan terbuka hijau.
Hasil pemeriksaan ternyata itu tanah milik Dinas Pertamanan, sehingga setelah berkonsultasi dengan Wali Kota Jakarta Barat kemudian disetujui untuk membangun embung di situ.
Oleh karenanya, pengerukan tanah di lokasi dapat dimulai sejak Minggu (4/10) malam. Pembangunan embung akan menyisakan sebagian lahan untuk pembangunan lahan terbuka hijau.
Purwanti mengharapkan pengerjaan embung dapat diselesaikan secepatnya, paling lambat Desember 2020.
Saluran penghubung
Hingga kini, pekerjaan pengerukan untuk pembangunan embung di Kampung Bulak Semanan RT10/01 masih berlangsung.
Dua alat berat ekskavator bekerja rutin menguruk tanah seluas 4.000 meter itu secara bergantian dari hari Senin hingga Sabtu, dikerjakan dan diawasi oleh pasukan biru Sudin SDA Jakarta Barat.
Lokasi pembuatan embung tersebut terdapat kolam empang warga. Namun warga tidak keberatan dengan pekerjaan pembuatan embung, dan sukarela memindahkan empang ke lokasi lain.
Baca juga: Jakarta Barat mulai bangun embung Tegal Alur dan Semanan
Di sisi lain, warga Kampung Bulak menginginkan pembuatan embung juga dibarengi pekerjaan saluran penghubung.
Pasalnya, dari rencana pembangunan saluran sepanjang 250 meter pada 2015, baru dibangun saluran penghubung sepanjang 50 meter.
Kemudian, warga meminta pemerintah dapat menambah kapasitas pompa sedot di kawasan Semanan. Kawasan tersebut memiliki dua pompa stasioner berkapasitas 500 meter kubik per detik dan berkapasitas 100 meter per kubik.
Pompa stasioner di kawasan Semanan dinilai sudah dimakan usia dan kapasitas sedotnya hanya setengah. Sedangkan kawasan Semanan merupakan daerah cekung, dan penyedotan air limpasan Kali Angke perlu alat dengan kerja ekstra.
“Kalau ditambah pompa lagi, kan bisa dibuat embung ini. Jadi, air embung bisa dibuang jika penuh,” ujar salah satu warga Kampung Bulak di dekat lokasi pembuangan embung, Ishaq.
Pengendalian Banjir
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembangunan sejumlah infrastruktur pengendalian banjir akan rampung pada Desember 2020 dan 2021.
Target itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.
Anies meminta kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menuntaskan sejumlah proyek pembangunan pengendalian banjir. Di antaranya termasuk perbaikan pompa-pompa di sistem polder (kolam penampungan) menyiapkan pompa portabel dengan target selesai tahun 2020. Kemudian untuk proyek infrastruktur pengendalian banjir, misalnya pembangunan polder, waduk, embung, tanggul pengaman pantai, dan sistem drainase.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan alokasi pembangunan infrastruktur itu diperoleh dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun yang diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Pakar sarankan pemerintah perbanyak embung cegah banjir
Untuk dinasnya sendiri mendapatkan dana sekitar Rp5,2 triliun.Dana itu digunakan sejumlah proyek seperti pembangunan polder pengendalian banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan waduk pengendali banjir, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian, pembangunan vertikal drainase, sistem informasi penunjang banjir, serta pembangunan tanggul laut NCICD.
Sepertinya Dinas SDA tidak mempermasalahkan soal anggaran Rp5 triliun harus keluar dari kas di tahun 2020 ini yang penting warga semakin sedikit yang terdampak banjir.
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
