“Diberitakan keberadaan bank tanah, bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Keterangan Pers Terkait UU Cipta Kerja, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
Baca juga: Presiden Jokowi bantah ada penghapusan upah minimum dalam UU Ciptaker
Baca juga: Presiden: UU Cipta Kerja hanya atur pendidikan formal di KEK
Ia menegaskan pula bahwa keberadaan bank tanah untuk kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, dan ekonomi konsolidasi lahan.
Di satu sisi juga terkait reforma agraria yang sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap lahan.
“Dan kita selama ini kita tidak memiliki bank tanah,” katanya.
Presiden mengatakan sejauh ini reaksi keras termasuk unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kalangan terkait UU Ciptaker sebagian disebabkan karena disinformasi dan hoaks di sosial media mengenai UU tersebut.
Kepala Negara menyebut dalam UU Ciptaker terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, dan urusan pengadaan lahan.
Kemudian urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, dan urusan pengenaan sanksi.
Lalu terkait urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.
Baca juga: Presiden Jokowi: UU Ciptaker atur perusahaan tidak bisa PHK sepihak
Baca juga: Presiden: UU Cipta Kerja tidak hapus hak cuti
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
