Batubara: UU Harus Berlandaskan Pancasila

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP Batubara mengingatkan anggota legislatif di semua tingkatan agar dalam membahas dan menyetujui undang-undang atau peraturan daerah menempatkan Pancasila sebagai landasan utamanya.

"Saat ini, nilai-nilai Pancasila seolah diabaikan kalangan legislatif dalam menyusun undang-undang atau peraturan lainnya," kata AP batubara dalam silaturahmi kaum nasionalis di Jakarta, Kamis.

Silaturahmi yang merupakan awal dari sebuah pertemuan lebih besar itu juga dihadiri mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Letjen (Purn) Mar Suharto dan mantan Ketua Umum DPP PDI Soerjadi, serta Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis.

AP Batubara mengemukakan, sejumlah undang-undang yang telah disetujui DPR dan telah diberlakukan oleh pemerintah tidak memperhatian nilai-nilai Pancasila dan lebih memberi peluang kepada pihak asing dalam mengelola sumber daya alam. Salah satunya, UU tentang Penanaman Modal.

"Betapa UU mengenai penanaman modal sangat berpihak kepada kepentingan asing," kata AP Batubara yang mengemukakan, pihaknya akan terus mengeritisi kebijakan pemerintah dan parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Suharto mengatakan, salah satu kebijakan yang perlu dikoreksi adalah di bidang maritim. "Kita punya maritim yang begitu luas dan sangat potensial, tetapi kebijakan belum berlandaskan kepada pengelolaan maritim secara maksimal," katanya.

Menurut dia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang delapan juta hektare, tetapi hanya memiliki enam pelabuhan besar. "Itu pun sebenarnya kondisi pelabuhannya tidak menggembirakan," katanya.

Dia mengatakan, Indonesia mengklaim negara maritim tetapi tidak memiliki institut kelautan. Begitu juga predikat sebagai negara agraris tidak diiringi dengan pendirikan institut pertanian. "Kita hanya punya IPB," katanya.

Ketika terpilih sebagai PM China, Zhu Rongji langsung mengumpulkan wali kota yang wilayahnya berhadapan dengan laut. Walikota itu diperintahkan agar merebut peluang dari maritim. Kini China memiliki banyak sekali pelabuhan modern. "Untuk satu pelabuhan, kapasitas sekali bongkar-muat barang bisa mencapai satu juta ton.

Artinya, sekali angkut, bisa satu juta ton barang yang dimuat dari China dan satu juta ton bongkar barang," katanya.

Dia mengatakan, Indonesia bisa seperti China. "Kita hanya butuh keseriusan dan komitmen," katanya.

Roy BB Janis mengemukakan, pertemuan sejumlah tokoh nasionalis itu untuk meneguhkan semangat mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jatidiri bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. kalau jatidiri bangsa dilepaskan dari Pancasila, maka yang kemudian mendominasi kehidupan ini adalah kepentingan asing," katanya.

Dia bersyukur bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyampaikan pernyataan bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. "Itu patut kita syukuri. Namun kita berharap Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan pada 1 Juni nanti," kata Roy. (S023/K004)