Kenaikan TDL Ditentang

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berpotensi semakin menggerus daya saing industri dalam negeri yang berujung pada PHK.

"Kalau TDL dinaikkan, itu akan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan daya saing industri. Kita ibarat sudah jatuh tertimpa tangga," kata Ketua Umum API, Benny Soetrisno, usai pembukaan International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2010 di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, API telah meminta pemerintah mengadakan rapat dengan pengusaha untuk membahas rencana kenaikan TDL itu. Industri TPT merupakan sektor yang sangat terpengaruh dampak kenaikan TDL mengingat penggunaan listriknya sekitar 20-50 persen dari total biaya produksi.

Ia mengusulkan adanya perubahan pola subsidi listrik agar diutamakan pada rakyat kecil yang menggunakan listrik 450 watt per bulan dan industri saja. "Konsumen industri 450 watt dan industri tarifnya seharusnya lebih murah dari konsumsi seperti mal dan kantor," katanya.

Ia menambahkan kenaikan TDL mengharuskan industri melakukan efisiensi biaya produksi yang bisa berujung pada PHK.

"Tarif multiguna dan daya maksimum untuk industri itu salah, itu men-discourage orang untuk mencetak lapangan kerja. Apalagi sekarang menjelang 1 Mei (hari buruh), ini ada rasa was-was pekerja kena PHK. Ini bisa jadi gerakan massif yang bolanya jadi politis," tuturnya.

Menurut Benny, PLN sebenarnya menyanggupi untuk tidak menaikkan TDL, asalkan mendapat pasokan bahan baku dari pemerintah.

"Contohnya, batubara itu royalti pemerintah kan 13,5 persen, tapi diterima dalam bentuk uang. Lebih baik 13,5 persen itu berikan saja pada PLN," tuturnya.
(E014/B010)