Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 100 pedagang ayam kembali melakukan unjuk rasa menolak berlakunya Perda No.4/2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas yang mulai berlaku sejak April.
"Kita datang ke sini untuk menolak Perda Nomor 4 tahun 2007 dan rencana relokasi rumah pemotongan ayam oleh Pemprov DKI," kata perwakilan Asosiasi Pedagang Unggas asal Jakarta Barat Yadianto saat berorasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, para pedagang telah melakukan beberapa aksi serupa dan telah melakukan audiensi dengan anggota DPRD DKI namun karena dinilai tidak ada tanggapan dari anggota Dewan, maka para pedagang kembali berdemo.
Kedatangan para demonstran yang mengendarai empat bus metromini tersebut langsung disambut puluhan aparat Kepolisian Polda Metro Jaya yang berjaga-jaga di pintu gerbang gedung DPRD.
Aksi demo yang juga menolak rencana relokasi Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang ada di DKI Jakarta ke lima RPA resmi itu berlangsung tertib dibawah pengawasan petugas kepolisian.
Salah seorang pedagang ayam dari Cempaka Putih Sofyan Sofwan mengatakan bahwa aturan relokasi RPA ke lima tempat resmi yang ditunjuk Pemprov DKI itu akan mematikan banyak pedagang ayam kecil yang ada di Jakarta.
Salah satu alasannya adalah bahwa untuk melakukan pemotongan di RPA resmi misalnya di Rawakepiting, dibutuhkan jumlah ayam minimal 500 ekor untuk bisa "booking" (memesan tempat) pemotongan.
"Setiap potong dipungut 75 perak. Kalau jumlahnya kurang harus berkelompok, padahal kami adalah pedagang kecil," ujarnya.
Selain itu, para pedagang disebutnya hidup dari pesanan ayam potong yang unik dari para pelanggannya. Sofyan mencontohkan ada perbedaan dari pemesanan ayam potong, sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau orang Medan, mereka minta darahnya juga. Setelah dipotong kemudian dikasih jeruk untuk melihat kualitas ayam. Sedangkan pelanggan dari etnis China minta darah untuk sesaji," ujarnya.
Dengan pemesanan yang unik itu maka jika pemotongan dilakukan di RPA resmi dikhawatirkan para pedagang itu akan kehilangan pelanggan mereka.
Selain itu, penerapan Perda itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih luas kepada pemasok ayam dari daerah-daerah luas Jakarta seperti Cilacap, Yogyakarta, Indramayu dan daerah pinggiran Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan antisipasi terhadap ancaman virus H5NI (flu burung) di wilayahnya dengan menerapkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Ibukota Jakarta.
Dalam Perda tersebut, pada April 2010 mendatang seluruh pemotongan ayam yang ada di Jakarta akan direlokasi ke lima RPA resmi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.
Hal itu dimaksudkan agar tidak ada lagi tempat pemotongan dan penampungan ayam di pemukiman penduduk.
Kelima RPA resmi itu masing-masing adalah RPA Rawakepiting di Kawasan Industri Pulogadung, RPA Pulogadung di Jl Palad, RPA Cakung di Jl Penggilingan (Jakarta Timur), RPA Kebun Bibit, di Petukanganutara, Jakarta Selatan dan RPA Ekadharma di Jl Ekadharma, Srengseng, Jakarta Barat. (A043/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Jangan hanya memperhatikan beberapa orang tapi mengorbankan lingkungan dan orang banyak.
Perda itu harus dipertahankan dan dijalankan terus sehingga tercipta Jakarta yang bersih .
Apalagi Jakarta adalah ibu kota Negara.
Jadikan Jakarta bersih .