"Masih banyak kades nakal di Mamuju karena tidak patuh dengan program yang seharusnya dijalankan pemerintah kabupaten Mamuju," kata Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Idham Hasyib, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, sejumlah program yang dilahirkan dari program musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) daerah untuk pembangunan di tingkat desa tidak dijalankan pemerintah desa.
Padahal kata dia, program tersebut adalah program yang seharusnya dijalankan pemerintah di wilayah itu, karena program pemerintah tersebut berangkat dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat desa.
Kades sebagai aparat pemerintah yang menjadi perwakilan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah ini, yang berada di tingkat desa harus menjalankan program tersebut, katanya.
"Namun para kades di tingkat desa tidak menjalankan program sendiri tanpa mematuhi program yang disusun sebelumnya dari musrembang di tingkat desa," katanya.
Program pembangunan yang ada di wilayah ini tidak sesuai perencanaan yakni untuk kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan melakukan evaluasi dan akan merubah strategi dalam melaksanakan program pembangunan yang ada di tingkat desa.
"Pada tahun 2009 kami akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunan dengan memberikan dana stimulus melalui APBD sekitar Rp250 juta per desa," katanya.
Namun kata dia, dana yang akan diberikan tersebut harus disusun melalui musrembang di tingkat desa yakni dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat di wilayah itu.
Ia berharap dengan anggaran yang akan diberikan kepada setiap desa yang jumlahnya sekitar 155 desa di wilayah ini dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan di desa. (MFH/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
