Holding BUMN Semen Terkendala Pajak

Surabaya (ANTARA News) - Rencana pemerintah membentuk holding (perusahaan induk) BUMN penghasil semen pada tahun ini diperkirakan akan molor, karena masih terkendala masalah pajak dari proses pengalihan aset dan pembentukan perusahaan baru.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Semen Gresik Tbk, Ir Dwi Soetjipto, kepada wartawan di Surabaya, Rabu, menanggapi rencana Kementerian BUMN membentuk holding semen.

"Sampai sekarang masalah itu (pajak) masih jadi kendala, karena nilai pajak yang harus disetorkan ke pemerintah sangat besar. Apakah 49 persen pemegang saham di luar pemerintah mau menyetujui hal itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah akan merampungkan pembentukan holding BUMN semen sebelum akhir tahun ini.

"Proses pembentukan `holding` sedang berlangsung, yang diharapkan tuntas tahun ini juga," katanya di Jakarta, Selasa (2/3).

Menurut Mustafa, dalam holding tersebut nantinya terdiri atas perusahaan semen milik negara, seperti Semen Gresik, Semen Padang, Semen Baturaja, Semen Tonasa, dan Semen Kupang.

Nantinya akan dibentuk satu induk perusahaan yang sama sekali terpisah dengan masing-masing perusahaan semen.

"Induk perusahaan tersebut nantinya akan memayungi perusahaan semen secara organisasi dan struktural," tegasnya.

Mustafa menjelaskan pembentukan holding pada perusahaan milik negara itu merupakan bagian dari program "right sizing" menurunkan jumlah BUMN, selain melalui "regrouping" (pengelompokan), merger maupun akuisisi.

Dwi Soetjipto mengatakan holding semen sebenarnya sudah dijalankan Semen Gresik bersama Semen Padang dan Semen Tonasa. Namun, skemanya bersifat "operation holding", bukan "investment holding" seperti yang diinginkan pemerintah.

Untuk keperluan holding dengan membentuk satu anak perusahaan baru, akan terjadi pengalihan aset yang sangat besar.

"Aset itu akan dihitung ulang, kemudian dikenai pajak. Ini yang masih jadi persoalan dan terus dibahas, termasuk dengan Kementerian Keuangan," jelasnya.

"Kalau pemegang saham pemerintah tentu tidak jadi soal, karena pajaknya kembali ke pemerintah lagi. Tapi pemegang saham lainnya, tentu pikir-pikir karena harus membayar pajak besar tapi tidak ada pendapatan masuk," tambah Dwi Soetjipto.

Secara prinsip, ia sangat mendukung rencana holding tersebut, karena bertujuan meningkatkan daya saing BUMN semen secara keseluruhan.

(ANT/S026)