...kami meminta Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk memperhatikan dan mengatur harga vaksin...dan tidak melepaskannya pada mekanisme pasar, karena di dalamnya termuat hak kesehatan masyarakat...Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan bahwa rencana vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan pemerintah kepada seluruh masyarakat membuktikan negara hadir.
Ketua BPKN Rizal E Halim di Jakarta, Kamis, mengemukakan berdasarkan hasil kajian BPKN, beberapa negara termasuk Indonesia telah masuk uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19.
Ia menambahkan varian harga vaksin COVID-19 di dunia berkisar 5 - 22 dolar AS per vaksin.
Baca juga: Erick: Harga vaksin COVID-19 tergantung penjual
"Jika demikian, maka taruhlah kita masukkan sekitar 30 persen dari harga tertinggi (22 dolar AS), maka maksimal harga vaksin di level 30 dolar AS per vaksin. Artinya harga vaksin berada di kisaran Rp500.000 per vaksin," papar Rizal.
BPKN mengapreasiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
"Meski begitu, kami meminta Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk memperhatikan dan mengatur harga vaksin yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak melepaskannya pada mekanisme pasar, karena di dalamnya termuat hak kesehatan masyarakat Indonesia," ujar Rizal.
Baca juga: Iklan vaksin corona Rp1 juta per dosis marak di China
Menurut dia, masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan.
"Dan pemerintah, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau," kata Rizal.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rizal mengatakan masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan.
Dalam Undang-undang 36 tahun 2009, lanjut dia, juga jelas dinyatakan pada pasal 14 dan pasal 16, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau.
Baca juga: Moderna berencana jual vaksin COVID-19 seharga Rp720.000 per paket
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
