PBB (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Ban Ki-moon, Selasa mengutuk rencana Israel yang akan membangun 1.600 rumah lagi di wilayah pendudukan, tempat rakyat Palestina akan mendirikan negara mereka.
Pernyataan Sekjen PBB menggemakan kembali komentar yang dibuat oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
"Sekjen mengutuk rencana Kementerian Dalam Negeri Israel pada pagi ini untuk membangun 1.600 unit rumah baru di Jerusalem Timur," kata juru bicara PBB, Martin Nesirky, dalam pernyataan.
"Ban menegaskan kembali bahwa pembangunan permukiman tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional," katanya.
"Lebih lanjut dia menggarisbawahi bahwa kegiatan permukiman adalah bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan Peta-Jalan (Rencana Perdamaian), dan merusak gerakan-gerakan ke arah proses perdamaian yang dapat dijalankan."
Amerika Serikat mengutuk usul Israel untuk membangun 1.600 rumah baru di permukiman Yahudi di Jerusalem Timur, dan mendesak Israel serta Palestina agar membangun suasana yang mendukung pembicaraan perdamaian.
"Saya mengutuk keputusan oleh pemerintah Israel untuk mengajukan rencana pembangunan rumah baru di Jerusalem Timur," kata Wakil Presiden AS Joe Biden dalam satu pernyataan.
Ditambahkannya, "Pengumuman ini menggarisbawahi perlunya untuk mengadakan perundingan yang dapat menyelesaikan semua masalah dalam konflik tersebut."
Kementerian Dalam Negeri Israel, Selasa, menyatakan telah menyetujui pembangunan 1.600 rumah baru di permukiman Yahudi di wilayah sengketa Jerusalem.
Permukiman itu berada di bagian kota suci yang diklaim Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan dirujuk oleh masyarakat internasional sebagai Jerusalem Timur.
Pengumuman tersebut dikeluarkan ketika Biden baru saja mengadakan pembicaraan hangat dengan Presiden Israel Shimon Peres dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai dilanjutkannya pembicaraan perdamaian dengan Palestina, yang berhenti pada Desember 2008, pada saat Israel melancarkan serbuan besar militer terhadap Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) di Jalur Gaza.
"Keadaan dan waktu pengumuman tersebut, terutama sehubungan dengan peluncuran pembicaraan yang sudah dekat, jelas merupakan tindakan yang merusak kepercayaan yang kita perlukan saat ini dan bertolak-belakang dengan pembahasan konstruktif yang telah saya lakukan di Israel ini," kata Biden.
"Kita harus membangun suasana yang mendukung perundingan, bukan membuat rumit keadaan," katanya.(H-AK/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010