Saat membuka lokakarya "Agenda Strategis Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan" di Bekasi, Rabu, ia mengatakan hal itu memuncak ketika Indonesia berada pada situasi krisis tahun 1998 yang juga melanda seluruh negara di dunia.
Untuk itu, pemerintah hingga saat ini masih berupaya untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan.
Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, usaha agribisnis pertanian, penyediaan kredit kreasi dan krista dari perum pegadaian, kredit usaha rakyat (KUR), koperasi dan program pembangunan pedesaan lainnya.
Sementara untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penduduk pedesaan, kementerian pendidikan nasional telah mengaplikasi diklat kecakapan hidup melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di pedesaan.
Selain itu, ada juga program pendidikan kesetaraan SD, SLTP dan SLTA melalui paket belajar A, B dan C.
Berbagai program tersebut menurut menkokesra diperlukan agar TKI yang bekerja di luar negeri juga memiliki kualitas dan memenuhi persyaratan.
"Pemerintah tidak hanya ingin TKI khususnya perempuan yang bekerja ke luar negeri hanya sebagai pembantu rumah tangga, melainkan bisa di bidang lain atau perkantoran," katanya.(W004/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
